Samarinda, Infosatu.co – Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026, DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Komisi IV menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Syahariah Mas’ud saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin, 15 Juni 2026.
Ia menyoroti fenomena masyarakat yang cenderung memilih sekolah negeri sebagai tujuan utama, meskipun daya tampung yang tersedia terbatas.
“Sekolah negeri itu terbatas. Jadi jangan sampai memberikan harapan palsu kepada siswa. Harus disampaikan secara terbuka berapa kapasitas yang bisa diterima,” ujarnya.
Syahariah menegaskan bahwa sekolah negeri seharusnya memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini dinilai penting agar akses pendidikan gratis benar-benar tepat sasaran.
“Kalau bisa, yang tidak mampu dulu diprioritaskan masuk ke sekolah negeri. Yang mampu masih punya pilihan ke sekolah swasta,” jelasnya.
Selain itu, ia juga meminta pihak sekolah, baik negeri maupun swasta, untuk tidak menerima siswa melebihi kapasitas. Menurutnya, kondisi over capacity justru akan berdampak pada kualitas pembelajaran.
Komisi IV juga mendorong peran sekolah swasta untuk tetap aktif menerima siswa, dengan dukungan dari pemerintah daerah. Syahariah menyebut pihaknya siap membantu agar sekolah swasta tetap menjadi alternatif yang layak.
Di sisi lain, DPRD Kaltim juga mengupayakan penambahan ruang kelas di sejumlah sekolah, termasuk di Balikpapan. Namun, ia menegaskan bahwa tahun ini tidak ada pembangunan sekolah baru, melainkan fokus pada optimalisasi fasilitas yang ada.
Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada fasilitas perpustakaan. Syahariah mengungkapkan masih banyak sekolah yang memiliki koleksi buku memadai, namun terkendala keterbatasan ruang.
“Kami akan upayakan penambahan ruang perpustakaan agar lebih layak dan nyaman untuk anak-anak belajar,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran akibat defisit, DPRD tetap berkomitmen memprioritaskan sektor pendidikan. Syahariah berharap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.
“Yang penting bagaimana anak-anak kita tetap mendapatkan akses pendidikan yang adil dan berkualitas,” tutupnya.
