Samarinda, Infosatu.co – Proyeksi APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 yang turun menjadi sekitar Rp12,1 triliun mengharuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program prioritas.
Namun, di tengah tekanan fiskal tersebut, anggaran Program Gratispol Pendidikan dipastikan tetap dipertahankan.
Anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim Sudarno menyebut penurunan kapasitas fiskal daerah tidak hanya dipengaruhi berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), tetapi juga masih tertahannya Dana Bagi Hasil (DBH) serta dana kurang bayar dari pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, Kaltim masih memiliki dana kurang bayar sejak 2023 yang nilainya mencapai sekitar Rp1,9 triliun dan hingga kini masih diperjuangkan.
“Dana kurang bayar itu sebenarnya sudah menjadi hak kita. Jadi berkaitan dengan DBH maupun dana kurang bayar, semuanya masih on the track untuk terus diperjuangkan,” katanya saat kepada awak media, 1 Agustus 2026.
Sudarno menuturkan penurunan pendapatan membuat APBD Kaltim 2027 diproyeksikan hanya sekitar Rp12,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian merupakan hak pemerintah kabupaten dan kota sehingga ruang fiskal yang dikelola pemerintah provinsi menjadi lebih terbatas.
Kondisi itu, kata dia, membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program agar kemampuan fiskal tetap terjaga.
Meski demikian, Sudarno menegaskan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji tetap berkomitmen mempertahankan program Gratispol sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Komitmen Pak Gubernur terhadap beasiswa Gratispol tetap utuh. Untuk tahun 2027 dialokasikan sekitar Rp981 miliar bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 yang kuliah di Kaltim,” ujarnya.
Ia mengatakan penyesuaian anggaran akan dilakukan pada sejumlah program lain dalam visi-misi kepala daerah, termasuk program pemberangkatan marbot serta subsidi bagi guru TK, PAUD, dan SD.
Namun, menurutnya, anggaran untuk program beasiswa Gratispol tidak akan dikurangi meski pemerintah sedang menghadapi tekanan fiskal.
“Yang lain mau tidak mau disesuaikan. Tetapi untuk beasiswa Gratispol, komitmen beliau tidak dikurangi. Satu rupiah pun tidak,” pungkasnya.
