Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026. Melalui Program Jospol, target rehabilitasi rumah warga ditingkatkan drastis dari semula 500 unit menjadi 1.000 unit.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltim memperluas intervensi kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan serius di tengah pesatnya pembangunan daerah dan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Awalnya 500 unit, kita tambah 500 lagi. Tahun ini genap 1.000 rumah akan kita rehab,” ujar Rudy saat peluncuran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Balikpapan, Selasa 5 Maret 2026.
Menurutnya, pemerintah harus hadir secara nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk memastikan warga memiliki tempat tinggal yang layak dan sehat.
“Negara tidak boleh hanya hadir di atas kertas. Kita harus sampai ke pintu-pintu rumah rakyat,” tegasnya.
Kata Rudy, program rehabilitasi RTLH tersebut, tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang layak dinilai berpengaruh terhadap kesehatan keluarga, kenyamanan lingkungan, hingga produktivitas ekonomi warga.
Untuk mendukung kualitas pembangunan, Pemprov Kaltim juga menaikkan nilai bantuan rehabilitasi rumah menjadi sekitar Rp25 juta per unit. Nilai itu lebih tinggi dibanding standar bantuan pemerintah pusat yang berada di kisaran Rp20 juta per rumah.
Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan tingginya harga material bangunan di sejumlah wilayah di Kaltim.
“Tujuannya bukan sekadar berdiri, tapi rumah itu benar-benar sehat, aman, dan nyaman dihuni,” katanya.
Selain program rehabilitasi, Pemprov Kaltim juga mulai mendorong akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Gratispol DP Rumah. Dalam program tersebut, pemerintah menyiapkan subsidi uang muka sebesar Rp10 juta untuk 2.000 unit rumah.
Skema subsidi itu diharapkan dapat membantu masyarakat yang selama ini terkendala biaya awal pembelian rumah meski dinilai mampu membayar cicilan.
“Ini solusi konkret supaya masyarakat kecil punya peluang memiliki rumah sendiri,” ujar Rudy.
Di sisi lain, dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan RTLH di Kaltim juga meningkat signifikan. Jika sebelumnya kementerian hanya menangani 655 unit RTLH, pada tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 3.000 unit, melampaui target awal sebanyak 2.205 unit.
Rudy menilai peningkatan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan dasar masyarakat Kaltim, terlebih daerah ini memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga IKN.
“Ini lompatan besar. Kami mengapresiasi perhatian Presiden yang begitu serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat Kaltim,” tutupnya.
Dengan sinergi program antara pemerintah daerah dan pusat, penanganan RTLH di Kaltim diharapkan semakin masif pada 2026, sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas hidup ribuan keluarga di berbagai daerah.
