Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus berupaya mengatasi kekurangan dokter spesialis di sejumlah daerah melalui program insentif dengan nilai mencapai Rp30 juta per bulan.
Program tersebut menyasar dokter spesialis yang bertugas di kabupaten dan kota dengan keterbatasan tenaga kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kaltim Jaya Mualimin.
Ia mengungkapkan saat ini terdapat 24 dokter spesialis yang ditempatkan di berbagai daerah melalui kerja sama antara Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten dan kota.
“Tahun ini ada sekitar 24 dokter spesialis yang bekerja sama dengan kabupaten dan kota. Kita memberikan insentif mulai Rp17 juta sampai Rp30 juta per bulan, tergantung daerah penempatannya,” ujarnya Selasa, 19 Mei 2026.
Menurut Jaya, daerah dengan tingkat kesulitan dan keterbatasan akses lebih tinggi mendapatkan insentif lebih besar, salah satunya Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang memperoleh insentif maksimal sebesar Rp30 juta per bulan.
“Kalau daerah Mahulu kita kasih Rp30 juta per bulan,” katanya.
Ia menjelaskan, sebagian dokter merupakan tenaga medis yang sebelumnya telah bertugas di daerah dan memilih melanjutkan pengabdiannya. Selain itu, ada pula dokter yang direkrut melalui usulan rumah sakit daerah.
“Misalnya di Kutim (Kutai Timur) ada dokter yang memang dibutuhkan rumah sakit, lalu mereka bersurat ke kami. Setelah diverifikasi, nanti ada pembagian insentif antara daerah dan provinsi,” jelasnya.
Jaya menegaskan nominal insentif tersebut sempat keliru diberitakan sebelumnya. Ia memastikan besaran yang diberikan bukan Rp3 juta, melainkan Rp30 juta per bulan untuk wilayah tertentu.
“Kemarin ada yang salah mengutip Rp3 juta per bulan, yang benar sampai Rp30 juta per bulan,” tegasnya.
Adapun sebaran dokter spesialis yang saat ini mendapat dukungan insentif antara lain 6 dokter di Kabupaten Kutim, 6 dokter di Kabupaten Berau, 2 dokter di Kutai Kartanegara (Kukar), 1 dokter di Mahulu, serta beberapa dokter di Samarinda.
Lanjutnya, program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk mengatasi kekosongan dokter spesialis di rumah sakit kabupaten dan kota.
“Nanti akan kita evaluasi lagi. Kalau anggarannya masih kurang, akan kami sampaikan ke Pak Gubernur supaya program ini diprioritaskan untuk mengisi kekosongan dokter spesialis,” pungkasnya.
