Samarinda, Infosatu.co – Universitas Mulawarman (Unmul) menghadirkan skema baru dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2026 melalui konsep kolaborasi lintas sektor. Program ini menggabungkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, hingga pihak swasta dalam satu gerakan pemberdayaan masyarakat.
Ketua P2M-KKN Unmul Kiswanto menjelaskan bahwa konsep ini lahir dari kebutuhan untuk mengatasi ketimpangan program di lapangan yang selama ini berjalan secara terpisah.
“Selama ini kan jalannya parsial. Ada desa yang dapat banyak program, ada yang tidak dapat sama sekali. Kenapa tidak kita kolaborasikan?” ujarnya.
Menurutnya, selama ini perguruan tinggi memiliki program KKN, pemerintah menjalankan program pemberdayaan, sementara perusahaan memiliki tanggung jawab sosial (CSR). Namun, ketiganya berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
Melalui KKN kolaborasi, seluruh potensi tersebut disatukan agar dampaknya lebih terasa bagi masyarakat.
“Kita menyatukan program, melaksanakan bareng-bareng, hasilnya diharapkan jauh lebih dirasakan oleh masyarakat,” jelas Kiswanto.
Ia juga menyoroti fenomena yang terjadi sebelumnya, di mana posko KKN dari berbagai kampus berada di lokasi yang berdekatan namun tidak bekerja sama.
“Tahun lalu itu ada posko Unmul, di depannya posko kampus lain. Kenapa tidak kolaborasi saja?” katanya.
Meski menawarkan konsep ideal, pelaksanaan KKN kolaborasi tidak lepas dari berbagai tantangan. Kiswanto mengakui bahwa mengoordinasikan banyak pihak dengan latar belakang berbeda bukan hal mudah.
“Tahun lalu saja kita mengurus 3.400 mahasiswa, 80 DPL, 351 lokasi itu sudah berat. Apalagi sekarang ditambah sembilan perguruan tinggi, OPD, dan mitra lainnya,” ungkapnya.
Ia menilai wajar jika dalam tahap awal ini muncul berbagai polemik dan perbedaan persepsi di lapangan.
“Kita tidak berharap langsung lancar. Tapi ini semangat kebersamaan yang ingin kita bangun,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Unmul akan melaksanakan pelepasan KKN secara seremonial pada 11 Juli 2026, sebelum mahasiswa diberangkatkan ke lokasi masing-masing.
Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk turut menyambut mahasiswa KKN melalui kegiatan serah terima di tingkat kabupaten/kota.
“Tahun lalu tidak semua daerah siap. Tahun ini kita harap ada penerimaan resmi dari pemerintah daerah,” katanya.
Kiswanto mengaku belum menerima konfirmasi terkait kesiapan penyambutan mahasiswa KKN dari 9 kabupaten/kota di Kaltim dan hanya Kabupaten Kutai Barat yang telah berkoordinasi untuk melakukan pelepasan/penerimaan KKN di daerah.
Terlepas dari berbagai tantangan, ia optimistis program KKN kolaborasi akan membawa dampak positif dalam jangka panjang.
“Saya percaya niat baik selalu diberikan jalan baik. Tidak ada yang ideal, tapi kita bisa terus memperbaiki,” pungkasnya.
