Jakarta, Infosatu.co – Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berdiri dan beroperasi dengan baik hingga akhir 2026.
Target tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ia menyebut saat ini sudah terdapat 10.000 KDMP yang berdiri dan beroperasi, dengan 3.300 di antaranya telah berjalan secara optimal.
“Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 Koperasi Merah Putih, 3.300 di antaranya operasi secara optimal. Dan target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan pengembangan KDMP diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus memberikan negara kendali yang lebih besar terhadap rantai pasok.
Menurutnya, keberadaan koperasi menjadi penting karena pasar dapat dipengaruhi oleh pihak yang memiliki modal besar.
Pemerintah, kata Prabowo, tidak bermaksud meniadakan mekanisme pasar, tetapi perlu memastikan masyarakat memiliki kekuatan dalam aktivitas ekonomi.
“Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi, pasar bisa dirusak, pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar,” katanya.
Prabowo menilai kondisi tersebut perlu direspons dengan memperkuat koperasi sebagai wadah ekonomi masyarakat.
Ia menyebut KDMP menjadi instrumen agar rakyat dapat lebih terorganisasi dan memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai ekonomi.
“Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi,” ucapnya.
Ia bahkan menyebut program KDMP sebagai langkah bersejarah karena Indonesia diarahkan untuk memiliki kendali atas rantai pasoknya sendiri.
“Sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar,” ujar Prabowo.
Selain memperkuat rantai pasok, Prabowo menyampaikan barang-barang yang mendapatkan subsidi pemerintah akan disalurkan melalui KDMP.
Ia menegaskan subsidi merupakan uang rakyat sehingga barang yang memperoleh subsidi harus diperuntukkan bagi masyarakat, bukan menjadi komoditas yang diperjualbelikan secara bebas.
“Subsidi adalah uang rakyat, barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat dan bukan dagangan,” pungkas Prabowo dengan tegas.
