Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali memperketat belanja yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Efisiensi akan menyasar sejumlah belanja operasional termasuk perjalanan dinas, makan-minum dan kegiatan seremonial.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan kebijakan efisiensi harus dilanjutkan karena kemampuan fiskal daerah saat ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.
“Efisiensi misalnya makan-minum masih akan terus berlanjut. Efisiensi perjalanan dinas wajib terus berlanjut. Efisiensi belanja-belanja yang sifatnya seremonial tetap akan berlanjut,” ungkap Andi Harun, Jumat 14 Agustus 2026.
Menurutnya, pemerintah harus menyesuaikan pola belanja dengan kemampuan pendapatan daerah. Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat diarahkan untuk kebutuhan yang lebih penting.
“Sekali lagi efisiensi bukan dilakukan untuk menghentikan aktivitas pemerintahan, tetapi untuk memastikan belanja yang dikeluarkan memiliki manfaat dan mendukung pelayanan masyarakat,” katanya.
Karena itu, Andi Harun meminta seluruh perangkat daerah memahami kondisi fiskal tersebut, dan tidak memaksakan program yang berada di luar skala prioritas.
“Duitnya memang cuma segitu. Handak memaksakan, gila sorang,” ujarnya.
Sebaliknya, ia mendorong jajaran pemerintah daerah menyusun belanja secara lebih berkualitas dengan mendahulukan kebutuhan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Keterbatasan fiskal harus dipandang sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku belanja pemerintah.
“Sudah, syukuri apa yang ada tapi tetap pelayanannya yang paling penting adalah susun belanja yang berkualitas,” terangnya.
Sebab, kebijakan efisiensi juga merupakan bentuk penyesuaian pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional terkait transfer ke daerah.
“Kami tetap berupaya menjaga akselerasi pembangunan, namun dengan jumlah dan skala program yang disesuaikan dengan kapasitas anggaran,” tutup Andi Harun.
