Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Rohim mengajak masyarakat untuk mengambil langkah tegas terhadap PT Pertamina.
Dalam hal ini terkait persoalan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas di Kalimantan Timur.
Menurutnya, PT Pertamina harus bertanggung jawab penuh atas insiden massal yang menyebabkan banyak kendaraan bermotor mogok usai mengisi bahan bakar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Samarinda.
Sebab, kejadian tersebut bukanlah hal sepele karena telah merugikan masyarakat secara langsung, baik secara materil maupun aktivitas harian.
Selain itu, masyarakat juga tengah dibebani oleh lonjakan harga gas elpiji 3 kg, yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan signifikan tanpa disertai penjelasan yang transparan.
“Bahkan kadang sampai tidak bisa ditemukan” katanya pada pada Kamis, 19 Mei 2025.
Ia mendesak agar PT Pertamina untuk segera memberikan klarifikasi terbuka, menarik pasokan bahan bakar yang terindikasi bermasalah, serta memberikan jalan keluar terhadap persoalan BBM dan Gas Elpiji yang telah berlangsung di masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah pada dasarnya hanya memiliki kewenangan terbatas dalam persoalan distribusi BBM dan gas elpiji.
Menurutnya, kewenangan penuh tetap berada di tangan PT Pertamina sendiri.
“Karena BBM dan gas elpiji itu otoritas mereka, bukan ranah pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menyebutkan, hampir setiap tahun persoalan serupa selalu terulang tanpa penyelesaian yang tuntas.
Karena itu, Rohim berharap PT Pertamina tidak menjalankan praktik-praktik yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun terselubung.
“Jangan sampai ada permainan dalam distribusi maupun kualitas BBM dan gas elpiji. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tuturnya.
Tambahnya, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, penyebab utama kerusakan mesin terhadap kendaraan yang terjadi secara massal di Samarinda, diketahui bahwa kerusakan disebabkan oleh bahan bakar bermasalah yang didistribusikan oleh PT Pertamina.
Ia menjelaskan, sejumlah temuan laboratorium menunjukkan bahwa gangguan pada mesin disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah spesifikasi bahan bakar yang tidak sesuai standar, keberadaan endapan dalam tangki penyimpanan, serta paparan langsung sinar matahari terhadap bahan bakar yang tidak terlindungi dengan baik selama distribusi.
Sementara itu, untuk gas elpiji 3 kilogram, Rohim menilai masalahnya tak kalah memprihatinkan.
Kelangkaan dan lonjakan harga nyaris menjadi rutinitas tahunan yang terus membebani masyarakat kecil.
“Dari harga Rp30 ribu bisa melonjak sampai Rp50 ribu, dan itu terjadi hampir setiap tahun,” ungkapnya.
Ia pun mendesak PT Pertamina sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh dalam distribusi BBM dan gas elpiji untuk segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan ini secara konkret.
“Masyarakat sudah terlalu sering menjadi korban akibat kelalaian dan ketidaktegasan dalam pengawasan distribusi energi,” pungkasnya.
