Samarinda, Infosatu.co – Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam pembinaan olahraga di Kalimantan Timur. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim menegaskan APBD tidak lagi cukup untuk mendukung target prestasi, sehingga dibutuhkan keterlibatan sektor swasta.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora Kaltim Rasman Rading menyebut pihaknya akan mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim untuk berkontribusi langsung terhadap pembinaan cabang olahraga melalui skema “Bapak Asuh”.
“Kalau kita berharap semua dari APBD, kita tidak akan pernah cukup. Fiskal kita terbatas. Maka perusahaan yang bergerak di sini harus ikut berkontribusi,” ujarnya, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurut Rasman, selama ini sejumlah perusahaan memang telah memberikan dukungan, namun masih bersifat terbatas dan belum terstruktur. Ke depan, pola kontribusi tersebut akan diperkuat agar lebih berkelanjutan dan tepat sasaran, khususnya bagi cabang olahraga berprestasi.
Ia menilai, perusahaan yang memperoleh keuntungan dari sumber daya daerah seharusnya memiliki tanggung jawab sosial terhadap pengembangan olahraga, termasuk mendukung kesejahteraan atlet.
“Untuk apa mereka beroperasi di sini, tapi tidak ada kontribusi ke masyarakat olahraga? Padahal mereka juga bisa memanfaatkan atlet sebagai bagian dari citra perusahaan,” tegasnya.
Selain mendorong dukungan swasta, Dispora Kaltim juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan atlet. Salah satu opsi yang diusulkan adalah membuka peluang kerja bagi atlet berprestasi di perusahaan-perusahaan, sebagai bentuk jaminan masa depan di luar karier olahraga.
“Kalau di pusat ada yang dijadikan ASN atau perwira, kita bisa modifikasi di daerah. Atlet bisa dikaryakan sesuai kompetensinya, sehingga mereka punya kepastian kesejahteraan,” katanya.
Upaya ini dinilai penting untuk memotivasi atlet agar mampu bersaing di level nasional hingga internasional. Rasman menekankan bahwa fokus pembinaan harus diarahkan pada atlet dengan potensi prestasi tinggi, khususnya di ajang internasional.
Di sisi lain, pengelolaan anggaran olahraga juga menjadi perhatian serius. Dispora memastikan penggunaan dana hibah akan diawasi lebih ketat, menyusul peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita akan evaluasi minimal setiap triwulan, baik kegiatan maupun penggunaan anggaran. Ini untuk memastikan semuanya sesuai perencanaan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi awal Dispora dan KONI Kaltim dalam menyusun program kerja ke depan. Setelah terbentuk kepengurusan baru, rapat maraton akan dilakukan untuk merumuskan langkah taktis dan strategis, termasuk skema pendanaan alternatif di luar APBD.
Dengan kombinasi antara penguatan kolaborasi swasta dan pengawasan anggaran yang lebih ketat, Kaltim berharap mampu menjaga keberlanjutan pembinaan atlet di tengah keterbatasan fiskal.
