Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menilai kerja sama pemerintah daerah dengan pihak perbankan tidak seharusnya hanya dihitung dari selisih keuntungan bunga semata.
Menurutnya, kontribusi nyata bank terhadap pembangunan dan masyarakat Kota Samarinda juga harus menjadi bahan pertimbangan utama.
Hal itu disampaikan Iswandi saat menyoroti perbandingan manfaat antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank nasional dalam kerja sama pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengatakan, Komisi II DPRD Samarinda saat ini tengah memastikan berbagai aspek keuntungan yang diperoleh pemerintah maupun masyarakat dari kerja sama tersebut, termasuk manfaat tidak langsung melalui program corporate social responsibility (CSR).
“Kita memastikan saja, benar tidak. Dari situ juga kita membandingkan, kenapa tidak di BPD kemarin? Misalnya ada selisih bunga. Oke mungkin selisih bunga lebih menguntungkan Mandiri, tapi kalau dikonversi dengan CSR yang dilakukan BPD lebih banyak mana?” ujarnya.
Menurut Iswandi, perhitungan keuntungan seharusnya tidak melulu berorientasi pada nominal uang atau bunga yang diterima pemerintah daerah. Menurutnya, ada nilai lain yang juga penting diperhitungkan, terutama dampak sosial dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Harus semua. Jangan dihitung dengan uang saja, tapi feedback-feedback lain,” katanya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kontribusi CSR dari BPD selama ini mencapai sekitar Rp1 miliar setiap tahun dalam berbagai bentuk program pembangunan maupun bantuan fasilitas publik.
“Kurang lebih mungkin sekitar Rp1 miliaran ada itu dalam bentuk macam-macam, seperti lampu dan lainnya. Biasanya mereka punya laporan,” jelasnya.
Iswandi kemudian mencontohkan, apabila selisih bunga antara dua bank hanya sekitar setengah persen atau senilai Rp500 juta, maka nilai tersebut masih kalah besar dibanding kontribusi CSR yang diberikan BPD kepada masyarakat.
“Kalau selisih bunga dengan BPD dan Mandiri misalnya cuma Rp500 juta, ya ngapain? BPD bisa kasih Rp1 miliar. Memang bukan dalam bentuk bunga, tapi kalau dikonversi ke uang nilainya lebih dari itu,” tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah mempertimbangkan seluruh aspek manfaat secara menyeluruh sebelum menentukan kerja sama dengan lembaga perbankan tertentu.
“Kita harus cari kalkulasi yang menyeluruh. Rp500 juta itu lumayan, bangun taman satu selesai,” pungkasnya.
