Bontang, Infosatu.co – Pemerintah Kota Bontang memfokuskan strategi pengendalian inflasi pada upaya menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi barang di tengah ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar wilayah.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester I Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat, 12 Juni 2026.
Wakil Wali Kota Bontang Agus mengatakan inflasi menjadi isu strategis karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga, iklim investasi, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, sebagai kota industri yang masih bergantung pada distribusi barang dari luar daerah, pengendalian inflasi memerlukan kerja sama seluruh pihak.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, BPS, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga berupaya memperluas jalur perdagangan dan distribusi barang selain dari Surabaya guna menjaga kelancaran pasokan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, langkah pengendalian inflasi juga diarahkan untuk menjaga sumber penghasilan masyarakat, baik pekerja sektor pemerintahan maupun swasta.
Dalam rapat tersebut, TPID turut mengevaluasi strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sejumlah langkah yang diperkuat antara lain Gerakan Pangan Murah, Warung Tekan Inflasi, operasi pasar, penguatan ketahanan pangan, kerja sama antardaerah, hingga pengawasan distribusi melalui Satgas Pangan.
Pemerintah daerah juga menilai edukasi belanja bijak kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
Agus Haris berharap sinergi lintas sektor dalam pengendalian inflasi dapat terus diperkuat agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Tujuan akhirnya adalah menjaga masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil serta memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan baik,” pungkasnya.
