Samarinda, Infosatu.co – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, terutama di sektor perkebunan, kehutanan, dan usaha berbasis lahan.
Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim meminta perusahaan meningkatkan kesiapsiagaan meski musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih lambat.
Kepala BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan perubahan pola musim tidak boleh membuat pemerintah daerah maupun pelaku usaha lengah. Pergeseran musim kemarau hingga akhir tahun justru menuntut langkah antisipasi agar kebakaran tidak mengganggu produktivitas lahan dan aktivitas usaha.
Menurutnya, perusahaan yang memiliki konsesi lahan harus memastikan sistem pencegahan kebakaran berjalan optimal. Tim penanggulangan karhutla yang telah dibentuk di setiap wilayah kerja diharapkan mampu melakukan deteksi dini dan penanganan cepat sebelum api meluas.
“Semua pihak harus tetap siaga. Jangan menunggu kebakaran membesar baru melakukan penanganan,” ujarnya.
BPBD mencatat, sejumlah daerah seperti Kutai Timur, Kutai Barat, dan Berau masih menjadi wilayah yang memiliki potensi karhutla cukup tinggi. Meski demikian, risiko kebakaran dapat terjadi di hampir seluruh wilayah Kaltim terutama ketika curah hujan mulai berkurang dan lahan mengering.
Buyung menjelaskan, sebagian besar kejadian karhutla yang terjadi hingga saat ini masih dipicu oleh aktivitas manusia. Meski luas lahan yang terbakar umumnya masih di bawah lima hektare, kejadian yang berulang dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai sektor usaha apabila tidak segera dikendalikan.
Untuk mempercepat penanganan, BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui pemantauan hotspot yang diperbarui secara berkala. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap titik panas tetap harus diverifikasi di lapangan karena tidak semuanya menunjukkan adanya kebakaran.
“Hotspot belum tentu merupakan titik api. Karena itu, setiap laporan harus dipastikan terlebih dahulu agar penanganannya tepat sasaran,” katanya.
Selain pengawasan, kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran juga terus dipastikan. Buyung menilai peralatan yang dimiliki pemerintah daerah masih memadai untuk penanganan awal. Namun, apabila kebakaran meluas dan sulit dijangkau, BPBD akan mengusulkan dukungan tambahan, termasuk opsi modifikasi cuaca.
Ia menegaskan, menjaga lahan tetap aman dari kebakaran merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, upaya pencegahan bukan hanya untuk melindungi lingkungan, tetapi juga menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi yang bergantung pada kawasan hutan dan perkebunan di Kaltim.
“Kalau kebakaran bisa dicegah sejak awal, aktivitas masyarakat dan dunia usaha juga tidak akan terganggu. Pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan setelah api membesar,” tutup Buyung.
