Samarinda, Infosatu.co – Wakil Ketua I Komite III DPD RI Dapil Maluku Mirati Dewaningsih menyatakan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih mengalami ketimpangan. Maka, pemerataan perlu terus dilakukan pemerintah agar seluruh pelajar termasuk yang di pedesaan mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas.
“Ternyata permasalahan pendidikan di setiap daerah sepertinya sama, tapi kalau menurut saya sistem zonasi itu hanya untuk di perkotaan saja tidak sampai ke desa,” ujar Mirati saat pertemuan Pemprov Kaltim dengan Anggota Komite III DPD RI di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (18/9/2023).
Meski masalah pendidikan tampak seragam di berbagai daerah, ia mengatakan sistem zonasi pendidikan saat ini lebih berfokus pada kota dan belum merata hingga ke desa-desa.
“Padahal zonasi itu untuk murid bisa akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Bagaimana dengan masyarakat desa untuk mendapatkan pendidikan yg lebih adil dan berkualitas,” tuturnya.
Apalagi, kepala sekolah di beberapa daerah belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kondisi ini dinilai dapat menjadi hambatan bagi perkembangan pendidikan di pedesaan.
Dalam pertemuan antara Pemprov Kaltim dengan Anggota Komite III DPD RI disepakati tentang pentingnya prioritas pendidikan di wilayah pedesaan. Terutama dalam masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) daring.
Upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dianggap sangat penting dalam pendidikan. Tujuannya, memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, tanpa memandang lokasi geografisnya.
