Samarinda, Infosatu.co – Dominasi sektor pertambangan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Dalam setahun terakhir, puluhan ribu pekerja tercatat meninggalkan sektor tambang, sementara sektor jasa perlahan mengambil peran sebagai sumber lapangan kerja baru di daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, menunjukkan jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian berkurang lebih dari 40.356 orang dibandingkan Februari 2025.
Penurunan tersebut terjadi seiring melambatnya aktivitas industri batu bara akibat penurunan kinerja komoditas, baik dari sisi produksi maupun ekspor.
Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai menilai kondisi tersebut menjadi gambaran tantangan yang dihadapi daerah yang selama ini masih bergantung pada sektor sumber daya alam sebagai penggerak utama ekonomi.
Di tengah menurunnya serapan tenaga kerja sektor tambang, sektor jasa mulai menunjukkan peran yang semakin besar. Kategori Aktivitas Jasa Lainnya tercatat menyerap lebih dari 38.156 pekerja baru, sedangkan sektor Administrasi Pemerintahan menambah sekitar 13.067 tenaga kerja.
Perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan bertahap dalam struktur ekonomi daerah, dari yang sebelumnya didominasi sektor ekstraktif menuju sektor jasa dan pelayanan.
Meski demikian, pertumbuhan lapangan kerja di sektor jasa belum sepenuhnya mampu menutup jumlah tenaga kerja yang terdampak perlambatan industri pertambangan.
BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kaltim pada Februari 2026 berada di angka 5,27 persen atau turun tipis 0,06 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, perbaikan tersebut belum dirasakan secara merata. Di wilayah perkotaan, angka pengangguran justru mengalami peningkatan. TPT perkotaan tercatat mencapai 5,82 persen atau naik 0,45 persen poin dibandingkan Februari 2025.
Menurut Mas’ud, kondisi tersebut menunjukkan penciptaan lapangan kerja baru masih menghadapi tantangan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah angkatan kerja.
“Dari setiap 100 orang yang masuk dalam angkatan kerja di Kaltim, masih terdapat sekitar lima hingga enam orang yang belum memperoleh pekerjaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu 3 Juni 2026.
Selain pergeseran lapangan kerja antar sektor, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026 juga menunjukkan persoalan ketidaksesuaian antara pendidikan dan pasar kerja.
Tingkat pengangguran tertinggi tercatat berasal dari lulusan SMK yang mencapai 8,81 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding lulusan SMA sebesar 6,20 persen maupun lulusan diploma dan perguruan tinggi yang mencapai 6,67 persen.
Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan pendidikan SD ke bawah mencatat tingkat pengangguran paling rendah, yakni 1,56 persen. Kondisi ini dipengaruhi tingginya penyerapan tenaga kerja kelompok tersebut pada sektor informal.
BPS juga mencatat persoalan lain yang masih membayangi pasar kerja di Kaltim, yakni tingginya jumlah pekerja yang belum memperoleh jam kerja penuh. Sebanyak 519.503 orang atau sekitar 21,18 persen dari total pekerja di daerah ini bekerja kurang dari 35 jam per minggu.
Kelompok tersebut terdiri atas setengah penganggur yang masih mencari tambahan pekerjaan serta pekerja paruh waktu yang tidak sedang mencari pekerjaan lain.
“Perubahan struktur ekonomi yang sedang berlangsung perlu diiringi dengan peningkatan kualitas ketenagakerjaan agar pergeseran dari sektor tambang menuju sektor jasa tidak hanya menciptakan pekerjaan baru, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan,” tandasnya.
