infosatu.co
EKONOMI

Komisi II Soroti Nihilnya Anggaran UMKM, Iswandi: Jangan Hanya Jadi Slogan

Teks: Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi. (Emmi/Infosatu)

Samarinda, Infosatu.co – Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menyoroti minimnya keberpihakan anggaran terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam evaluasi terhadap rencana penganggaran daerah, ia bahkan menemukan tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk program pemberdayaan UMKM.

Menurut Iswandi, kondisi tersebut bertolak belakang dengan narasi pemerintah yang selama ini selalu menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah, terutama saat menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

“Selama ini kita selalu mengatakan UMKM adalah tulang punggung ekonomi, UMKM yang menyelamatkan ekonomi saat krisis. Tetapi ketika kami melihat dokumen anggarannya, ternyata anggaran untuk UMKM justru nol. Saya terus terang malu melihat kondisi seperti ini,” katanya, Senin 29 Juni 2026.

Temuan tersebut diperoleh saat Komisi II DPRD Samarinda menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai bagian dari persiapan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.

Iswandi mengaku telah meminta penjelasan kepada dinas terkait mengenai penyebab tidak adanya alokasi anggaran tersebut. Namun, menurutnya, persoalan itu kemungkinan berkaitan dengan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Karena itu, pihaknya akan mempertanyakan secara langsung kebijakan tersebut saat pembahasan anggaran bersama TAPD dalam waktu dekat.

“Kami akan buka lagi seluruh data anggaran 2026 dan rencana 2027. Jangan sampai sektor yang selama ini disebut-sebut penting justru tidak mendapat dukungan anggaran,” tegasnya.

Ia menilai program pemberdayaan UMKM seharusnya tetap menjadi prioritas pemerintah daerah karena memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Iswandi, DPRD akan mengawal proses pembahasan anggaran agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memperoleh porsi yang memadai dalam APBD.

“Jangan sampai anggaran hanya diarahkan untuk program-program tertentu, sementara sektor yang benar-benar menopang ekonomi masyarakat justru diabaikan,” pungkasnya.

Related posts

Cold Storage Rp18 Miliar Diminta Maksimal, Iswandi Targetkan Dongkrak PAD dan Hilirisasi Perikanan

Emmy Haryanti

Daya Beli Melemah, Andi Harun Akui Pasar Tradisional Sepi dan Butuh Strategi Nyata

Ratu

Realisasi Investasi di Bontang Serap 939 Pekerja

Rizki