Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan berbagai kendala yang sempat muncul pada awal penerapan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) telah berhasil dibenahi.
Penyempurnaan sistem pelaporan membuat tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) kini dapat dipantau dengan lebih akurat.
Pada masa awal implementasi, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah OPD yang memiliki tingkat kepatuhan pelaporan rendah. Salah satu perangkat daerah yang sempat menjadi perhatian ialah Sekretariat DPRD Samarinda.
Namun, setelah hampir dua bulan pelaksanaan, Pemkot Samarinda melakukan sejumlah penyesuaian, baik pada sistem maupun mekanisme pelaporan, sehingga persoalan tersebut tidak lagi ditemukan.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda Suparmin menjelaskan rendahnya capaian pada tahap awal bukan disebabkan lemahnya disiplin pegawai, melainkan masih adanya proses penyesuaian data ASN sesuai karakteristik pekerjaan di masing-masing perangkat daerah.
Ia mencontohkan kondisi yang sempat terjadi di Sekretariat DPRD Samarinda. Saat itu, aparatur yang bertugas melekat pada unsur pimpinan, seperti pengemudi maupun tenaga operasional yang mendampingi kegiatan reses dan aktivitas lapangan, masih tercatat sebagai peserta WFH sehingga memengaruhi persentase kepatuhan.
“Pegawai yang melekat pada unsur pimpinan, seperti sopir dan tenaga operasional, tidak lagi dimasukkan sebagai pegawai WFH, sehingga tidak memengaruhi penilaian kepatuhan,” ungkapnya.
Selain itu, Diskominfo juga melakukan pembaruan pada dashboard WFH dengan mengeluarkan pegawai yang sedang menjalani cuti maupun pejabat yang sejak awal memang diwajibkan bekerja dari kantor, seperti kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, dan sejumlah pejabat struktural lainnya.
Melalui penyesuaian tersebut, indikator kedisiplinan kini hanya menghitung ASN yang benar-benar masuk dalam skema bekerja dari rumah. Dengan demikian, hasil pemantauan dinilai lebih merepresentasikan kondisi sebenarnya.
Suparmin menyebut proses evaluasi saat ini jauh lebih sederhana dibandingkan pada awal penerapan. Bahkan, dalam hampir dua pekan terakhir, tidak ada lagi permintaan perbaikan data dari perangkat daerah.
“OPD tidak perlu lagi membuat laporan manual karena seluruh data langsung ditarik dari aplikasi,” katanya.
Sistem digital tersebut memungkinkan rekapitulasi pelaksanaan WFH tersaji secara otomatis, mulai dari laporan harian, bulanan hingga triwulanan. Data juga dapat diekspor ke berbagai format sesuai kebutuhan.
Diskominfo Samarinda turut menyiapkan integrasi melalui Application Programming Interface (API) sehingga pelaporan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.
Tak hanya berfungsi mengawasi kepatuhan ASN, sistem tersebut juga mampu mengukur dampak efisiensi dari kebijakan WFH. Berdasarkan kompilasi data Diskominfo, pelaksanaan WFH setiap Jumat rata-rata menghasilkan penghematan sekitar 1.000 liter bahan bakar minyak (BBM) dari kurang lebih 850 ASN yang bekerja dari rumah.
“Jadi, bukan hanya kepatuhan pegawai yang terlihat, melainkan juga penghematan BBM karena aktivitas pegawai tetap tercatat melalui e-logbook,” pungkas Suparmin.
