Samarinda, Infosatu.co – Kekurangan tenaga pendidik di Kota Tepian kini telah mencapai lebih dari 500 orang. Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Mengacu persoalan tersebut, DPRD Samarinda mengusulkan adanya skema Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru lepas.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Muhammad Novan Syahroni Pasie mengatakan persoalan kekurangan guru menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda terkait penyusunan program pendidikan tahun anggaran 2027.
“Totalnya per hari ini sudah 500 sekian. Itu tingkat SD maupun SMP,” ujarnya kepada wartawan, Senin 6 Juli 2026.
Menurut Novan, hingga saat ini masih banyak tenaga guru lepas yang menggantungkan penghasilannya dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) maupun Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas).
“Skema ini belum mampu memberikan penghasilan yang layak,” katanya.
Oleh karena itu, Komisi IV DPRD meminta agar kebutuhan tenaga pendidik diakomodasi melalui skema PJLP yang dibiayai APBD Kota Samarinda. Dengan skema tersebut, kesejahteraan guru diharapkan meningkat sekaligus membantu mengatasi kekurangan tenaga pengajar yang terus terjadi.
“Kami mengusulkan melalui metode PJLP agar pendapatan mereka dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jangan sampai guru lepas hanya menerima pendapatan di bawah satu juta rupiah per bulan. Kasihan mereka,” jelasnya.
Tambahnya, skema PJLP menjadi alternatif yang paling realistis karena pemerintah daerah sudah tidak dapat lagi melakukan rekrutmen tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) sesuai kebijakan pemerintah pusat.
“Kalau hanya mengandalkan BOSDA maupun BOSNAS, gaji guru lepas sangat kecil. Sementara rekrutmen non-ASN sudah tidak bisa lagi. Salah satu metode yang memungkinkan adalah PJLP,” terangnya.
Selain menjadi solusi atas kekurangan guru, skema tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian penghasilan yang lebih baik bagi tenaga pendidik yang selama ini berstatus guru lepas.
“Akan kami kawal usulan ini supaya masuk dalam prioritas anggaran pendidikan tahun depan, karena pemenuhan kebutuhan guru merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas layanan pendidikan di Samarinda,” tandasnya.
