Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai mempercepat transformasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor ekstraktif, terutama pertambangan.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi daerah sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya transformasi ekonomi akan dilakukan melalui hilirisasi industri dan pengembangan sektor-sektor produktif yang mampu memberikan nilai tambah lebih besar dibanding hanya menjual bahan mentah.
“Pemerintah mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri dan pengembangan sektor produktif guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif,” katanya.
Sejumlah proyek hilirisasi yang tengah berkembang di Kaltim antara lain, industri pengolahan nikel dan feronikel di kawasan industri strategis, pengembangan industri kelapa sawit beserta produk turunannya, industri pupuk dan petrokimia di Bontang, hingga pengembangan berbagai kawasan industri baru.
Selain sektor mineral, hilirisasi juga diarahkan pada sektor energi melalui pengembangan industri migas dan pemanfaatan sumber daya batu bara yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
“Namun transformasi ekonomi tidak hanya bergantung pada sektor industri besar,” ungkapnya.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa yang dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut dia, sektor-sektor tersebut sangat penting untuk mendukung kebutuhan IKN sekaligus memperluas lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Pemprov Kaltim juga berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan,” terangnya.
Salah satu peluang yang tengah diperjuangkan adalah pemanfaatan ekonomi karbon yang hingga saat ini belum memberikan penerimaan bagi daerah.
Meski demikian, Seno mengatakan Kaltim memiliki peluang besar memperoleh manfaat dari program penurunan emisi karbon yang nilainya diperkirakan mencapai Rp300 miliar untuk daerah.
Saat ini Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat dan Bank Dunia masih menyelesaikan berbagai persyaratan yang diperlukan.
“Pembangunan IKN juga diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Pemprov Kaltim berupaya memastikan manfaat pembangunan ibu kota baru dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan keterlibatan pelaku usaha lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan konektivitas wilayah, dan penguatan kawasan penyangga.
“Pembangunan IKN harus menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” terangnya.
Ia menambahkan, keberhasilan transformasi ekonomi menjadi kunci agar Kaltim tidak lagi terlalu bergantung pada penerimaan sektor sumber daya alam yang selama ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
