Bontang, Infosatu.co – Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang mengapresiasi capaian pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.
Namun di balik realisasi pendapatan dan belanja yang tinggi, fraksi tersebut mengingatkan masih besarnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Pandangan itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang Sem Nalpa Mario Guling saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut Sem, realisasi pendapatan daerah yang mencapai 98,49 persen dari target menunjukkan kinerja pemerintah yang cukup baik dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah.
“Pencapaian pemerintah sebesar 98,49 persen pada aspek pendapatan daerah dari yang ditargetkan patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai struktur pendapatan daerah masih perlu diperkuat karena kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) masih jauh di bawah pendapatan transfer.
“Namun tetap menjadi perhatian kita bersama bahwa selisih besaran antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer masih cukup besar,” kata Sem.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah lebih agresif menggali potensi PAD melalui optimalisasi aset daerah, peningkatan efektivitas pengelolaan sumber pendapatan, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap kas daerah.
Fraksi Gerindra juga meminta evaluasi berkelanjutan terhadap pendataan, penataan, efektivitas, dan transparansi pengelolaan aset daerah maupun sumber PAD lainnya agar penerimaan daerah dapat terus meningkat.
Selain itu, fraksi menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai perlu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah. Evaluasi terhadap kinerja perusahaan daerah dianggap penting agar penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah dapat menghasilkan manfaat yang optimal.
Gerindra juga mendorong percepatan digitalisasi administrasi pelayanan dan sistem pembayaran. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Pada sektor belanja, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas realisasi anggaran yang mencapai 93,1 persen.
Meski demikian, mereka berharap belanja daerah ke depan lebih diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan daya beli, dan kesejahteraan warga.
Fraksi Gerindra turut menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 6,99 persen. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta meningkatkan kualitas perencanaan dan penyerapan anggaran agar dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam kesempatan tersebut, Gerindra juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 12 tahun berturut-turut, sejak tahun anggaran 2014 hingga 2025.
“Kiranya raihan ini semakin mendorong kita untuk senantiasa terus melakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” ujar Sem.
Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaan APBD berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
“Fraksi Gerindra berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga APBD yang telah ditetapkan benar-benar sesuai dengan peruntukannya,” tutup Sem Nalpa. (Adv)
