Jakarta, infosatu.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang pertama. Prosesinya pun disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (10/3/2022).
Dua orang yang dipercaya Presiden Jokowi menempati posisi tersebut ialah Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Menurut Presiden, keduanya merupakan kombinasi yang sangat baik dalam pembangunan IKN Nusantara.
“Bambang Soesantono memiliki rekam jejak Lulusan ITB di bidang Sipil Infrastruktur dan Urban Planning. S2 dan S3 di bidang yang berkaitan dengan transportasi serta finance. Terakhir memegang jabatan sebagai Vice President di ADB. Saya kira semua sisi ini lengkap,” jelasnya.
Kemudian didukung lagi oleh Dhony Rahajoe yang memiliki pengalaman lapangan, pernah mengalami berbagai hal terutama di bidang properti dari A sampai Z. Sehingga, keduanya dipastikan dapat berbicara dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarf untuk sisi perencanaannya.
“Nanti Pak Menteri PU di dalam pelaksanaan lapangan terutama untuk yang kawasan inti pemerintahan, dan saya juga berharap di bidang investasi dengan Pak Menko Luhut. Pasalnya, peminat IKN Nusantara ini sangat banyak, baik domestik maupun dari luar,” terangnya.
Orang nomor satu di Indonesia itu berharap agar keduanya dapat bekerja dengan cepat, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan dan masalah pertanahan.
“Serah terimanya dengan Pak Menteri BPN secepatnya juga bisa diselesaikan terkait dengan status tanah kawasan IKN. Identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun masyarakat,” paparnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar keduanya dapat memastikan bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN.
“Betul-betul disetop, bukan hanya memperketat tapi setop mengenai penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Saya minta Bapak Menteri ATR/BPN betul-betul melakukan konsolidasi mengenai ini, baik kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN,” tegasnya.
Lalu, berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN. Presiden meminta agar segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN, utamanya yang berada di kawasan inti pemerintahan.
“Untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, yang merupakan perintah atau turunan dari Undang-Undang IKN. Ini juga segera diselesaikan, kita harap selesai di bulan Maret ini,” ucapnya.
Selanjutnya, berkaitan dengan sekretariat untuk IKN sebagai mesin birokrasi yang membantu tugas-tugas otorita ini juga diharapkan segera diselesaikan.
“Segera diselesaikan baik kantor di sini maupun mungkin di Balikpapan. Saya harap deputi untuk Otorita bisa merekrut orang daerah, sehingga masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan,” bebernya.
Mantan Wali Kota Solo itu juga tidak henti-hentinya berharap agar semua pihak dapat memahami bahwa perpindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim ini memiliki tujuan pemerataan.
Alasannya, untuk urusan pemerataan PDB ekonomi, ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, lalu mengenai padatnya populasi di Jawa yang saat ini sudah mencapai 56 persen dari total keseluruhan penduduk Indonesia.
“Jadi 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Kemudian, PDB ekonomi 58 persen itu ada di Jawa. Perlu diingat juga bahwa pemindahan ini bukan berarti kita meninggalkan Jakarta justru akan kita perbaiki. Jangan ada persepsi seperti itu,” ungkapnya.
