Samarinda, Infosatu.co – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Darlis Pattalongi menegaskan pentingnya pemerintah provinsi memprioritaskan anggaran pendidikan yang menjadi kewenangannya, khususnya untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Senin, 15 Juni 2026. Darlis mengingatkan agar program bantuan pendidikan seperti Gratispol tidak mengorbankan kewajiban utama pemerintah daerah.
“Kami tidak menolak program bantuan, tapi jangan sampai kewajiban utama seperti pendidikan menengah justru terabaikan,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus dikelola secara bijak agar tidak menghambat peningkatan kualitas pendidikan, termasuk perbaikan infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru.
Ia menilai, jika program bantuan pendidikan ke perguruan tinggi terus diperluas tanpa perhitungan matang, maka anggaran untuk sektor pendidikan yang menjadi tanggung jawab provinsi berpotensi tergerus.
“Kalau dipaksakan 100 persen, yang terdampak bisa jadi justru sekolah-sekolah kita sendiri,” tegasnya.
Selain itu, Darlis juga menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah perbaikan untuk menutup celah kecurangan, termasuk praktik titipan.
Salah satu langkah penting adalah penetapan kuota penerimaan siswa yang dilakukan sebelum proses pendaftaran dimulai, sehingga tidak ada lagi penambahan kuota setelah pengumuman.
“Dengan sistem ini, peluang adanya titipan semakin kecil karena kuota sudah final sejak awal,” jelasnya.
Komisi IV juga telah meminta Dinas Pendidikan untuk memastikan sistem aplikasi SPMB berjalan dengan baik dan tidak mengalami gangguan teknis yang dapat merugikan masyarakat.
Di sisi lain, DPRD juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta. Darlis menilai, kebijakan kuota harus mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta agar tetap mendapatkan peserta didik.
Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk mempertimbangkan sekolah swasta, guna mengurangi tekanan pada sekolah negeri.
“Ini bagian dari tanggung jawab bersama agar sistem pendidikan kita tetap seimbang,” katanya.
Selain isu pendidikan, Darlis turut menyinggung rendahnya pemanfaatan program cek kesehatan gratis oleh masyarakat. Ia menilai hal ini dipengaruhi oleh kurangnya informasi serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan.
“Banyak masyarakat masih ragu, apakah benar dilayani dengan baik atau tidak. Ini jadi evaluasi bagi kita semua,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya peningkatan sosialisasi serta perbaikan layanan agar program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.
