Samarinda, Infosatu.co – Keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran limbah dari Lapas Narkotika Samarinda kembali mencuat. Permasalahan ini bahkan disebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak terhadap lingkungan serta aktivitas warga, khususnya di wilayah Kelurahan Sempaja Utara.
Plt Lurah Sempaja Utara Yosef Setiawan mengungkapkan bahwa laporan dari masyarakat sebenarnya sudah diterima sejak sekitar satu setengah tahun lalu. Saat itu, penanganan sempat dilakukan, namun kini masalah kembali terulang karena sistem pembuangan limbah dinilai belum terselesaikan secara tuntas.
“Sebetulnya ini sudah lama laporan masyarakat ini, dan sempat juga ditanggulangi. Tapi sekarang muncul lagi karena saluran pembuangan yang seharusnya tersambung ke parit ternyata belum terselesaikan, bahkan melewati tanah warga,” ujarnya, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menjelaskan, warga yang terdampak mulai merasa keberatan karena persoalan tersebut tak kunjung menemukan solusi permanen. Bahkan, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan adanya kebocoran yang menyebabkan limbah mengalir ke area sekitar.
Dampak paling nyata yang dirasakan warga adalah bau tidak sedap yang cukup menyengat. Selain itu, lahan yang sebelumnya produktif kini tidak lagi dapat dimanfaatkan.
“Yang paling terlihat itu baunya. Kemudian lahan warga yang terdampak genangan limbah sudah tidak bisa ditanami lagi,” jelas Yosef.
Menurutnya, lahan tersebut dulunya merupakan sawah yang masih bisa digunakan pada awal berdirinya Lapas. Namun seiring waktu, muncul retakan pada saluran yang diduga menjadi penyebab kebocoran limbah.
Tak hanya persoalan limbah, warga juga mengeluhkan banjir yang kerap terjadi, terutama saat intensitas hujan tinggi. Hal ini diperparah dengan kondisi saluran air yang tidak berfungsi optimal.
“Kalau banjir, air dari atas turun ke pemukiman. Bukan hanya lewat parit, tapi sampai ke jalan juga karena salurannya seperti buntu,” tambahnya.
Pemerintah setempat bersama pihak terkait telah melakukan koordinasi, termasuk dengan pihak lapas. Pertemuan dan audiensi juga sudah dilakukan bersama Wali Kota untuk membahas langkah penanganan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu sebelum membangun saluran drainase permanen guna mengatasi permasalahan tersebut secara menyeluruh.
“Harapan warga itu sederhana, pengelolaan limbah jangan sampai berdampak ke lingkungan sekitar. Karena posisi wilayah ini lebih tinggi, limbah pasti mengalir ke bawah, ke permukiman,” tegasnya.
Adapun wilayah yang terdampak paling parah berada di RT 16, kemudian menjalar ke RT 15 dan RT 17. Pemerintah berharap langkah penanganan yang sedang disiapkan dapat segera direalisasikan agar persoalan ini tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
