Samarinda, infosatu.co – Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI mulai menyusun policy paper bertema “Efektivitas Layanan Hotline 112 di Indonesia” sebagai langkah memperkuat kualitas kebijakan publik sekaligus mendorong transformasi pelayanan publik digital nasional.
Kegiatan yang digelar secara virtual melalui video conference itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, analis kebijakan, akademisi, hingga unsur kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Forum tersebut menjadi ruang kolaborasi strategis untuk menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data dan evidence dalam pengembangan layanan darurat terpadu nasional. Tercatat lebih dari 500 peserta dari kementerian, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ekspose tersebut.
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI Agus Sudrajat menegaskan penyusunan kebijakan publik di era modern tidak lagi cukup mengandalkan asumsi maupun pendekatan administratif semata.
Menurutnya, kebijakan harus dibangun melalui proses analisis yang kuat, partisipatif, berbasis data, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Penyusunan policy paper menjadi penting karena tantangan pembangunan semakin kompleks dan membutuhkan kebijakan yang implementatif serta responsif terhadap dinamika sosial maupun perkembangan teknologi,” ujarnya dalam sambutan kegiatan tersebut.
LAN RI memilih tema efektivitas layanan Hotline 112 karena dinilai memiliki posisi strategis sebagai simbol kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, rasa aman, dan respons cepat kepada masyarakat saat kondisi darurat.
Meski demikian, implementasi layanan 112 di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya belum meratanya layanan di daerah, keterbatasan integrasi antarinstansi, kesiapan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia operator, hingga masih rendahnya literasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan darurat terpadu tersebut.
Melalui penyusunan policy paper ini, LAN RI berharap dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret, inovatif, dan implementatif guna memperkuat sistem layanan Hotline 112 secara nasional.
Hasil kajian itu juga diharapkan mampu mendukung agenda reformasi birokrasi, pengembangan digital government, smart city, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen LAN RI dalam mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik nasional melalui penguatan kapasitas analis kebijakan, pengembangan tata kelola pemerintahan modern, dan pembangunan pelayanan publik yang adaptif menuju visi Indonesia Emas 2045.
