Samarinda, infosatu.co – Komisi II DPRD Kota Samarinda menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar mulai Mei hingga Agustus mendatang.
Namun di balik dukungan itu, tersimpan tantangan rendahnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan data ekonomi yang dinilai masih menjadi hambatan di lapangan.
Sebagai informasi, Sensus ekonomi adalah kegiatan pendataan menyeluruh yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengumpulkan informasi tentang seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya setiap 10 tahun sekali).
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan sensus ini menjadi kesempatan penting untuk membaca ulang peta ekonomi daerah setelah satu dekade.
“Artinya kita support kegiatan itu, karena dari sensus ekonomi ini kita akan tahu data-data terkini 10 tahun terakhir. Sensus ini kan dilakukan setiap 10 tahun sekali,” ujarnya usai rapat audiensi dan sosialisasi bersama BPS, Rabu, 15 April 2026.
Namun, di balik urgensi itu, Iswandi tidak menutup mata terhadap tantangan di lapangan, adanya keengganan masyarakat membuka data usahanya.
Ia menilai persoalan ini bukan hal sepele, bahkan berpotensi membuat data meleset dari kondisi riil.
“Tidak gampang di lapangan. Apalagi menyangkut data ekonomi, masyarakat kadang was-was, takut datanya disalahgunakan. Itu yang harus dimaksimalkan lewat sosialisasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, metode sensus yang digunakan adalah door to door, menyasar seluruh aktivitas ekonomi tanpa terkecuali, dari usaha mikro hingga perusahaan besar.
Pendekatan ini, menurutnya, menuntut kerja ekstra sekaligus strategi komunikasi yang kuat.
“Semua akan didata. Mau dilihat di rumah itu ada usaha atau tidak, ada kegiatan ekonomi atau tidak. Jadi semuanya, dari mikro sampai yang besar,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD bahkan siap turun langsung jika diperlukan. Iswandi menyebut, lembaganya akan membantu membuka akses, termasuk memanggil pelaku usaha besar yang sulit dijangkau, hingga menggerakkan struktur pemerintahan paling bawah.
“Kalau mereka kesulitan, kita bantu. Bahkan kalau perlu, kita turunkan 45 anggota dewan ke dapil masing-masing untuk membantu sosialisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Samarinda, Supriyanto, menegaskan sensus ini akan menjadi basis penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Seluruh data pelaku usaha akan dihimpun dan diklasifikasikan secara rinci.
“Yang akan kita data adalah informasi terkait pelaku usaha di Kota Samarinda dari berbagai aspek. Nanti akan kita kelompokkan, usaha besar, menengah, dan mikro,” jelasnya.
Ia menekankan, tanpa dukungan penuh dari DPRD dan partisipasi masyarakat, target data yang akurat akan sulit tercapai. Padahal, kualitas data tersebut akan menentukan arah kebijakan ekonomi daerah.
“Harapannya, data yang terkumpul bisa maksimal sehingga benar-benar bermanfaat bagi perencanaan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi,” pungkasnya.
