Samarinda, infosatu.co – Program internet desa gratis milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berjalan meski masih menyisakan sejumlah wilayah blank spot yang belum dapat menikmati layanan tersebut.
Hingga pertengahan 2026, sebanyak 804 desa dilaporkan sudah terpasang jaringan internet, sementara 38 desa lainnya masih terkendala persoalan listrik.
Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kaltim Muhammad Faisal mengatakan hambatan utama percepatan program Gratispol Internet Desa bukan lagi pada jaringan internet, melainkan ketersediaan listrik di sejumlah daerah terpencil.
“Dari total 841 desa, 804 sudah terpasang. Sisanya 38 desa memang masih menunggu anggaran perubahan dan ada juga yang terkendala karena listriknya memang belum ada,” ungkapnya.
Menurut Faisal, kondisi tersebut membuat pemasangan internet tidak bisa dipaksakan. Sebab, jaringan internet tetap membutuhkan sumber daya listrik agar dapat beroperasi secara normal.
“Kalau listrik tidak ada bagaimana caranya pasang internet? Itu yang jadi persoalan,” katanya.
Untuk menuntaskan sisa desa yang belum terjangkau, Pemprov Kaltim disebut telah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Dana tersebut diharapkan cukup untuk mempercepat penyelesaian pemasangan jaringan di wilayah tersisa.
“Pak Gubernur kasih sekitar Rp5 miliar untuk anggaran perubahan. Mudah-mudahan cukup. Kita maksimalkan,” tuturnya.
Ia mengakui, upaya percepatan dilakukan di tengah kondisi pengetatan anggaran pemerintah. Meski demikian, Diskominfo Kaltim tetap optimistis program internet gratis desa dapat terus berjalan sesuai target.
“Insyaallah tetap jalan walaupun anggaran makin ketat,” terangnya.
Faisal menegaskan, kewenangan Diskominfo hanya sebatas penyediaan jaringan dan layanan internet. Sedangkan persoalan penyediaan listrik berada di luar kewenangan instansinya.
Karena itu, penyelesaian program internet desa gratis sangat bergantung pada percepatan elektrifikasi oleh pihak PLN di wilayah pedalaman dan terpencil.
“Kominfo hanya jaringan dan internetnya. Kalau listrik bukan kewenangan kami,” jelasnya.
Ia menyebut, target pemerataan listrik di Kaltim saat ini dipercepat dari semula 2030 menjadi 2027-2028. Jika pasokan listrik tersedia, pemasangan internet dipastikan bisa segera dilakukan.
“PLN targetnya 2027–2028 bebas listrik. Mudah-mudahan 2027 selesai. Kalau listrik ada aman. Tapi kalau tidak ada listrik, masa pakai genset terus? Pusing juga bayar minyak,” pungkasnya.
