Samarinda, infosatu.co – Ancaman kekurangan ratusan tenaga pendidik dalam dua tahun ke depan menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Di tengah meningkatnya kebutuhan guru, pemerintah daerah kini tengah menyusun langkah strategis agar proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan optimal.
Berdasarkan proyeksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, kebutuhan guru di Kota Tepian diperkirakan mengalami defisit hingga 706 orang pada akhir 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya angka pensiun tenaga pendidik serta berkurangnya guru aktif dalam beberapa tahun terakhir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda Neneng Chamelia Shanti mengatakan pemerintah saat ini masih mengkaji berbagai opsi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurutnya, kebutuhan tenaga pendidik memang menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan pendidikan.
“Kami masih membahas langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi kekurangan guru ini,” katanya.
Saat ini, sejumlah sekolah masih terbantu oleh keberadaan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun demikian, distribusi tenaga pengajar di berbagai satuan pendidikan belum sepenuhnya merata sehingga masih memerlukan penanganan lebih lanjut.
Di sisi lain, upaya pemenuhan kebutuhan guru juga dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal daerah. Kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlaku membuat pemerintah harus cermat dalam menyusun prioritas belanja, termasuk untuk sektor pendidikan.
Neneng menegaskan setiap kebijakan yang diambil nantinya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sebab, penambahan tenaga pendidik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia, tetapi juga konsekuensi pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah.
“Karena itu, Pemkot Samarinda berharap adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat agar daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar,” jelasnya.
Menurut Neneng, penyelesaian persoalan kekurangan guru tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan perencanaan yang matang agar kebutuhan tenaga pendidik dapat terpenuhi tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
“Semua tergantung kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Dengan proyeksi kekurangan yang mencapai ratusan orang, pemerintah daerah dituntut segera menemukan solusi yang efektif.
“Agar kualitas pendidikan di Samarinda tetap terjaga di tengah tantangan regenerasi tenaga pendidik yang terus berlangsung,” tandasnya.
