Samarinda, infosatu.co – Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Digital Kemenkumham Fajar BS Lase mengatakan bahwa penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan amanat pemerintah.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kata Fajar, ingin menciptakan budaya reformasi birokrasi di seluruh Indonesia. Ini pun disambut baik oleh Menkumham RI yang kemudian menugaskan hal tersebut kepada Kakanwil dan satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia.
“Mereka ditugaskan untuk bersama-sama menciptakan budaya yang bersih melayani,” ungkapnya saat berkunjung ke Kanwil Kemenkumham Kaltim Jalan MT Haryono, Rabu (13/10/2021).
Oleh karena itu, Menkumham sangat paham bahwa untuk menciptakan budaya itu tidaklah seperti membalikkan telapak tangan karena perlu dilakukan secara berulang-ulang.
Penguatan secara berjenjang pun terus diturunkan kementerian ke tingkat Kakanwil Kemenkumham, Kasatker hingga jajaran di bawahnya. Tujuannya, agar tidak ada lagi korupsi dan pelayanan yang tidak jelas.
“Supaya tidak ada korupsi maka ditekankan harus ada SOP yang jelas alias adanya transparansi, lalu waktu selesainya kapan dan berapa biayanya. Sehingga ada kejelasan dalam setiap pelayanan,” jelasnya.
Bila semua itu sudah dilakukan dengan baik, maka diharapkan masyarakat bisa puas terhadap pelayanan Satker yang ada di Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia tak terkecuali di Kaltimtara ini.
“Kalau dua hal itu sudah dilakukan, secara otomatis Kemenkumham dapat menginternalisasikan budaya pikir dan budaya bekerja yang baik,” terangnya. (editor: irfan)
