Samarinda, Infosatu.co– Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda memperkuat sosialisasi program parkir berlangganan kepada para guru.
Langkah ini menyusul masih adanya lebih dari 700 pegawai yang belum mengikuti program tersebut, yang sebagian besar berasal dari lingkungan Dinas Pendidikan.
Ia mengatakan, pihaknya telah meminta agar Dinas Pendidikan bersama Dishub menggelar pertemuan secara daring melalui Zoom dengan para guru di Kota Samarinda. Sosialisasi tersebut dinilai penting agar tujuan dan mekanisme parkir berlangganan dapat dipahami secara menyeluruh.
“Kemarin itu kami minta, masih ada sekitar 700 sekian yang belum masuk parkir berlangganan. Kebanyakan di Dinas Pendidikan. Makanya, kami mohon kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan untuk mengadakan pertemuan melalui Zoom kepada guru-guru, memberikan pengertian dan pencerahan tentang maksud serta tujuan parkir berlangganan,” Ungkap Saefuddin kepada awak media, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mendukung program yang dijalankan Pemerintah Kota Samarinda.
Saefuddin menegaskan, keterlibatan pegawai pemerintah menjadi salah satu upaya untuk membangun pemahaman masyarakat bahwa program parkir berlangganan merupakan kebijakan yang perlu disosialisasikan secara luas.
“ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu harus menjadi contoh kepada masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda memberikan contoh terlebih dahulu agar masyarakat mengerti dan memahami program parkir berlangganan ini,” Tegasnya.
Selain sosialisasi, Saefuddin juga menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran parkir berlangganan berkaitan dengan nominal yang telah ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, yakni sepeda motor dan mobil.
Namun, ia menjelaskan bahwa pembayaran tidak harus selalu dilakukan sekaligus dalam jumlah penuh.
Terdapat mekanisme deposit yang dapat disesuaikan dengan kemampuan pembayaran, sehingga pegawai dapat memahami skema pembayaran yang diterapkan.
“Kalau motor berapa, kalau mobil berapa. Pembayarannya juga bisa disesuaikan melalui mekanisme deposit. Jadi, tidak harus langsung membayar seluruh jumlahnya sekaligus,” Tutup Saefuddin. (ADV)
