Samarinda, Infosatu.co – Wali Kota Samarinda Andi Harun mendorong Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk menjaga independensi organisasi dan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Hal itu disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus cabang dan Korps PMII Putri (Kopri) PMII di Teras Samarinda, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Ia menegaskan, kedekatan antara pemerintah dan organisasi mahasiswa tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol sosial maupun kebebasan menyampaikan pendapat.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun mengajak PMII membangun hubungan yang terbuka dengan pemerintah tanpa harus mengorbankan sikap kritis.
Menurutnya, organisasi mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik, masukan, dan gagasan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia bahkan mempersilakan PMII menggelar demonstrasi apabila menemukan kebijakan pemerintah yang dinilai salah atau tidak sesuai dengan kebutuhan publik.
“Wali kota ingin bersahabat dan dekat dengan PMII, tapi sedikit pun tidak pernah menginginkan PMII atau organisasi mana pun menjadi subordinasi dari kekuasaan,” Ungkap Andi Harun.
Ia menilai, pemimpin yang berusaha menundukkan organisasi mahasiswa justru berisiko kehilangan hubungan dengan kekuatan moral dan intelektual yang berperan penting dalam kehidupan demokrasi.
Karena itu, Andi Harun menekankan bahwa pemerintah perlu menerima kritik sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan.
Ia juga mengingatkan bahwa hubungan baik antara pemerintah dan mahasiswa tidak berarti organisasi harus mengikuti seluruh pandangan atau keputusan pemerintah.
“Saya selalu mencelens PMII demo wali kota jika ada kebijakan yang salah dan keliru, tapi jangan pernah menutup diri untuk berdialog,” tegasnya.
Menurut Andi Harun, dialog dapat membantu pemerintah dan organisasi mahasiswa menguji objektivitas suatu kebijakan sekaligus memperkirakan dampaknya bagi masyarakat.
Melalui komunikasi terbuka, perbedaan pendapat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan publik.
Ia berharap PMII terus menjalankan perannya sebagai kekuatan moral dan intelektual yang independen, berani menyampaikan kritik, serta konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, hubungan pemerintah dan mahasiswa tidak hanya terjalin melalui komunikasi formal, tetapi juga melalui pengawasan kritis dan dialog yang konstruktif demi mendorong kebijakan publik yang lebih bermanfaat bagi warga Samarinda.
“Perbedaan kita itu harus kita dialogkan supaya bisa menjadi parameter pengambilan public policy yang bisa kita ukur objektivitasnya dan jauh lebih dari itu, kita bisa proyeksi manfaatnya kepada publik,” pungkasnya. (ADV)
