Samarinda, infosatu.co – Rencana penghentian aktivitas pertambangan di Samarinda pada 2026 dinilai sulit untuk diwujudkan secara penuh.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan bahwa izin operasional tambang yang masih berlaku tidak bisa serta-merta dihentikan.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda pada Rabu, 19 Maret 2025.
“Izin itu kan dari pusat, bukan dari kami. Pemerintah kota hanya bisa memberikan rekomendasi agar izin yang sudah habis tidak diperpanjang,” ujar Deni.
Ia menambahkan bahwa tambang dengan izin yang masih berlaku tetap dapat beroperasi hingga masa izinnya berakhir.
Namun, untuk izin yang sudah habis, kemungkinan besar akan ada rekomendasi agar tidak diperpanjang.
“Kalau zero tambang 2026 itu sebenarnya belum bisa sepenuhnya. Tapi untuk izin yang sudah habis, mungkin bisa diusulkan untuk dihentikan,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak negatif pertambangan, program Samarinda Bebas Tambang 2026 merupakan visi Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam mengatasi risiko kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir, tanah longsor, serta kerusakan jalan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sendiri telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), terutama dalam membahas usulan penyesuaian wilayah pertambangan.
Agar rencana ini dapat terealisasi, diperlukan komitmen dari pemerintah pusat untuk tidak lagi menerbitkan izin tambang baru tanpa adanya rekomendasi dari pemerintah kota.
Dengan demikian, transisi menuju Samarinda yang bebas tambang bisa berjalan sesuai rencana.
