Samarinda, Infosatu.co – BBM bersubsidi yang habis di tengah tingginya kebutuhan masyarakat membuat antrean panjang kembali menjadi pemandangan di sejumlah daerah Kalimantan Timur (Kaltim). Di balik persoalan tersebut, muncul persoalan lain yang ikut menentukan kelancaran penyaluran, yakni kuota BBM yang diterima daerah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim bersama pihak terkait, Rabu, 30 September 2026, terungkap kuota BBM yang diterima Kaltim hanya 529.000 kiloliter (kl).
Angka itu jauh di bawah kebutuhan yang sebelumnya diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, yakni sekitar 1.000.299 kl.
Artinya, terdapat selisih hampir separuh dari kebutuhan yang diajukan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang ingin ditelusuri Komisi II di tengah persoalan antrean BBM yang masih terjadi.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle mengatakan kuota yang tersedia menjadi batas bagi Pertamina Patra Niaga dalam melakukan penyaluran.
“Kuota yang kita dapatkan hanya 529.000 kl,” kata Sabaruddin usai RDP.
Menurutnya, ketika jumlah tersebut sudah terserap, operator tidak bisa begitu saja menambah penyaluran tanpa adanya tambahan kuota. Sementara kebutuhan yang diajukan daerah hampir dua kali lipat dari kuota yang diterima.
“Berarti ada gap hampir 50 persen,” ujarnya.
Pemprov Kaltim sebelumnya telah berkirim surat untuk mengusulkan kebutuhan sekitar 1 juta kl. Komisi II kini mendorong agar usulan tersebut kembali diperjuangkan, terutama karena antrean BBM tidak hanya terjadi di satu wilayah.
Sabaruddin menyebut Balikpapan telah melakukan langkah penanganan sendiri dan memperoleh penambahan. Namun, kondisi di sembilan kabupaten/kota lainnya masih perlu dilihat lebih jauh.
“Bagaimana pertanyaannya kepada kawan-kawan yang sembilan kabupaten kota ini,” katanya.
Komisi II selanjutnya akan meminta Pertamina Patra Niaga membuka data yang lebih rinci mengenai kuota dan kebutuhan BBM di Kaltim. Data tersebut diperlukan untuk melihat apakah kuota yang tersedia telah sejalan dengan kebutuhan di masing-masing daerah.
Hasil RDP akan dituangkan dalam berita acara untuk kemudian ditindaklanjuti bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). BPH Migas tidak hadir dalam rapat karena undangan baru disampaikan sehari sebelumnya sehingga belum dapat memberikan respons.
Pembahasan juga akan diarahkan ke Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi. Komisi II tidak ingin persoalan berhenti pada Pertalite, tetapi juga akan melihat kebutuhan dan kuota BBM jenis lainnya di Kaltim.
Angka kuota yang muncul dalam RDP menjadi titik awal untuk membedah persoalan BBM secara lebih menyeluruh, terutama ketika masyarakat masih berhadapan dengan BBM yang habis dan antrean yang panjang.
“Kita akan lanjut untuk menggali informasinya lebih dalam,” tutup Sabaruddin.
