Penulis: Lydia – Editor: Irfan
Bontang, infosatu.co – Tidak selarasnya antara data pemerintah pusat dan daerah terkait penerima bantuan langsung tunai (BLT) menjadi polemik baru yang meresahkan rakyat, seperti halnya data dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Beberapa pejabat pun saling menyalahkan dari para Menteri versus Gubernur DKI Jakarta, Bupati Bolaang Timur versus Bupati Lumajang dan Gubernur Jabar versus Pemerintah Pusat.
Dikatakan anggota Komisi II DPR RI Dapil Kaltim KH Aus Hidayat Nur (AHN) seharusnya pemerintah kompak dan memperbaiki kesalahan tersebut, bukannya saling menyalahkan.
“Kalau sudah tahu banyak kesalahan, segera diperbaiki dan datanya di update. Kita harus cepat memperbaiki data tersebut bukannya ribut. Sekali salah sasaran maka warga yang jadi korban,” kata Politisi PKS tersebut melalui press release, Selasa (12/5/2020).
Sebelumnya pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD) dengan menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos.
Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan yang terdampak situasi Corona Virus Disease (Covid-19).
BLTDD tersebut pun dianggarkan dari refocusing dan relokasi DD. Syarat penerimanya pun berasal dari keluarga miskin yang bukan termasuk penerima program keluarga harapan (PKH), tidak memperoleh kartu sembako dan kartu prakerja.
AHN menegaskan bahwa penyaluran BLT sebagai salah satu program jaring pengaman sosial. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki teknis yang rapi, jangan tumpang tindih dengan bantuan lain.
“Data penerima bantuan setelah diberikan ke lapangan memang banyak salah sasaran. Banyak ditemui kasus data ganda, ada juga penerima BLT yang sudah mendapat bantuan dari jaring pengaman sosial lain, bahkan seorang anggota dewan juga termasuk dalam data penerima bantuan tersebut,” ucapnya.
Dari awal penanganan Covid-19 ini, AHN beranggapan bahwa program bantuan selalu menimbulkan masalah, mulai dari kebijakan sampai hal teknis lainnya.
“Jangan seperti ini, koordinasi harus rapih, tidak boleh tumpang tindih. Pemerintah harus kompak,” tutupnya.
