Samarinda, infosatu.co – Mulai tahun 2027 mendatang tidak boleh ada lagi sekolah di bawah wewenang Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang dalam kondisi rusak atau tidak layak.
Demikian Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim), Armin, dalam menetapkan target ambisius tentang sekolah rusak dan tidak layak.
Armin menilai, kenyamanan sekolah bukan sekadar pelengkap, melainkan syarat utama keberhasilan pembelajaran. Tanpa itu, proses belajar dinilai sulit berjalan optimal.
“Bagaimana bisa anak-anak belajar dengan baik kalau tidak nyaman di sekolah? Itu nomor satu. Kami pastikan tidak ada sekolah yang buruk atau rusak,” ujarnya, Selasa, 14 April 2026.
Ia memastikan, seluruh SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan provinsi akan dibenahi.
Disdikbud Kaltim juga membuka ruang pengawasan publik dengan meminta masyarakat aktif melaporkan jika masih ditemukan sekolah tidak layak.
“Kalau memang ada, tolong difoto dan dikirimkan ke kami. Target kami 2027 tidak ada lagi sekolah yang buruk, dan sekarang bisa dicek di lapangan,” katanya.
Namun di balik target tersebut, persoalan lain muncul dari sisi tenaga pendidik. Disdikbud Kaltim mengakui adanya ketimpangan kebutuhan guru di lapangan, meski secara jumlah total dinilai mencukupi.
“Jumlah guru kita di Kaltim sekitar 11.000. Secara jumlah cukup, tapi kebutuhan di lapangan ada yang kosong,” jelas Armin.
Kekosongan itu paling terasa pada guru produktif di sekolah kejuruan. Bidang tertentu seperti pelayaran menjadi contoh nyata sulitnya mencari tenaga pengajar.
“Ketika kita mencari guru produktif, misalnya pelayaran, itu sangat susah karena mereka lebih memilih berlayar daripada jadi guru,” ujarnya.
Kondisi ini tidak merata, bahkan di beberapa daerah kekurangannya cukup signifikan. Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), misalnya, puluhan posisi guru produktif masih belum terisi.
“Di Kukar itu sampai 32 kekurangan guru produktif. Jadi tantangannya di situ,” tegasnya.
Persoalan ini menegaskan, perbaikan pendidikan tidak cukup hanya pada bangunan, tetapi juga harus menjawab kekurangan tenaga pengajar yang hingga kini masih menjadi kendala.
