Samarinda, Infosatu.co – Rapat paripurna yang gagal digelar justru membuka babak baru dinamika politik di DPRD Kalimantan Timur. Meski kuorum tak terpenuhi, Fraksi PDI Perjuangan memastikan hak angket belum mati, bahkan semakin ditegaskan.
Rabu, 10 Juni 2026, seharusnya menjadi titik awal pembahasan hak angket terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim. Namun realitas berkata lain. Dari total anggota dewan, hanya 32 orang yang hadir jauh dari syarat minimal 41 anggota atau tiga perempat jumlah keseluruhan.
Di tengah kegagalan itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Muhammad Samsun justru tampil dengan sikap tegas. Baginya, mandeknya paripurna bukan akhir, melainkan ujian komitmen.
“Ini bukan soal lanjut atau tidak hari ini. Ini soal sikap. Dan kami jelas akan tetap mengawal sampai selesai,” tegasnya.
Seluruh anggota Fraksi PDIP yang berjumlah sembilan orang tercatat hadir penuh. Kehadiran itu bukan sekadar formalitas, melainkan pesan politik, bahwa dukungan terhadap hak angket tidak setengah hati.
Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi. Ketidakhadiran sejumlah anggota dewan dianggap sebagai manuver politik yang sengaja dilakukan untuk menghambat proses. Namun, Samsun memilih tidak terpancing.
Ia menilai absensi dalam rapat adalah hak politik setiap anggota fraksi. Hak yang dijamin undang-undang dan tidak bisa dipaksakan.
“Kami tidak menuding siapa-siapa. Itu hak masing-masing. Tapi publik juga bisa menilai sendiri,” ujarnya, memberi ruang tafsir.
Meski tetap menghormati sikap fraksi lain, kekecewaan tak bisa disembunyikan. Paripurna, menurutnya, bukan sekadar forum biasa, melainkan ruang tanggung jawab kolektif sebagai wakil rakyat.
“Ini forum resmi. Harusnya jadi prioritas semua anggota dewan,” tambahnya.
Lebih jauh, Samsun menegaskan bahwa hak angket kerap disalahpahami. Ia menolak anggapan bahwa langkah ini adalah upaya menjatuhkan gubernur.
“Angket itu bukan pemakzulan. Ini alat pengawasan. Kalau semua kebijakan sudah benar, tidak ada yang perlu ditakutkan,” katanya.
Justru di sinilah letak pertanyaan besarnya: jika tidak ada masalah, mengapa sebagian pihak memilih absen?
PDIP kini menunggu langkah berikutnya. Mereka berharap fraksi-fraksi yang sebelumnya menyatakan dukungan tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi hadir nyata dalam paripurna berikutnya.
“Kami ingin lihat konsistensi. Jangan hanya bicara di luar, tapi kosong saat forum resmi,” ujar Samsun.
Di sisi lain, publik pun ikut menaruh perhatian. Harapan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasannya kini diuji oleh dinamika internal yang belum solid.
Namun satu hal dipastikan, jalan hak angket mungkin tertunda, tapi belum tertutup.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan tetap berdiri di jalur yang sama mengawal proses hingga tuntas, apa pun rintangannya.
