Samarinda, Infosatu.co – Berbagai kelompok rentan di Samarinda masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar, ruang publik, hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan pembangunan.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengatakan persoalan yang dihadapi kelompok rentan tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga menyangkut hambatan sosial dan struktural yang selama ini membatasi pemenuhan hak-hak mereka.
Menurutnya, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak masih menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh akses yang setara terhadap fasilitas publik, informasi, maupun layanan pemerintah.
“Kelompok rentan merupakan persoalan sosial dan pembangunan yang kompleks. Karena itu identifikasi dan perlindungan terhadap mereka harus menjadi perhatian agar kesetaraan hak masyarakat dapat terwujud,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah terbatasnya aksesibilitas di sejumlah ruang publik. Selain itu, kesenjangan ekonomi juga masih menjadi tantangan yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat di lapisan bawah.
Kondisi tersebut membuat sebagian kelompok masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Padahal, kebijakan yang dihasilkan pemerintah akan lebih tepat sasaran apabila disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat yang terdampak langsung.
“Karena itu Pemkot Samarinda menjadikan musyawarah daerah sebagai ruang khusus bagi kelompok rentan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka secara langsung,” ucapnya.
Meski sejumlah indikator kesejahteraan menunjukkan perbaikan, Pemkot Samarinda menilai upaya pengurangan kesenjangan belum dapat dihentikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat Indeks Ketimpangan Gender berada pada angka 0,384, Gini Ratio sebesar 0,308, serta tingkat kemiskinan sebesar 3,45 persen.
Namun demikian, Saefuddin menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian agar tidak tertinggal dalam pembangunan.
“Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menjalankan sejumlah strategi, mulai dari peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan usaha mikro guna memperkuat pendapatan masyarakat, pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi kelompok yang membutuhkan, hingga pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni dan penataan kawasan kumuh,” tuturnya.
Di sisi lain, upaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif juga dilakukan melalui penyediaan fasilitas publik ramah disabilitas, penguatan layanan pendidikan inklusif, serta perlindungan sosial bagi anak terlantar dan lansia.
Saefuddin menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau capaian statistik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama.
“Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan. Karena itu dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar program pemberdayaan kelompok rentan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
