Samarinda, Infosatu.co – Masa non-tahapan pemilihan umum (pemilu) dinilai menjadi waktu penting bagi Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memetakan potensi kerawanan sebelum tahapan pemilu berikutnya dimulai.
Pemetaan sejak dini dinilai dapat membuat pengawasan lebih siap sekaligus memperkuat upaya pencegahan pelanggaran.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan jajaran pengawas tidak seharusnya mengendurkan aktivitas ketika pemilu belum memasuki tahapan.
Sebaliknya, periode tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pengawasan sekaligus meningkatkan kapasitas jajaran.
“Di masa non-tahapan ini, kita perlu mengasah dan meningkatkan skill terkait kerja-kerja pengawasan sebelum memasuki tahapan,” kata Lolly saat membuka Pojok Literasi Bawaslu Kaltim, Selasa, 25 Agustus 2026.
Menurut Lolly, pemetaan kerawanan dapat menjadi bagian dari persiapan menghadapi tahapan kampanye dan dana kampanye. Peta tersebut dapat disusun dengan melihat pengalaman pengawasan pada tahapan sebelumnya, karakteristik wilayah hingga dinamika politik di masing-masing daerah.
“Pemetaan dapat dilakukan dengan melihat pengalaman pada tahapan sebelumnya, karakteristik wilayah, dinamika politik, hingga pola-pola pelanggaran yang berpotensi muncul dalam tahapan kampanye dan dana kampanye,” ujarnya.
Lolly menilai karakteristik kerawanan di setiap daerah tidak selalu sama. Karena itu, strategi pengawasan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, meski seluruh jajaran tetap membutuhkan pemahaman yang sama mengenai bentuk-bentuk potensi pelanggaran.
Menurutnya, pemetaan sejak masa non-tahapan membuat pengawas memiliki gambaran mengenai titik rawan sebelum tahapan kampanye berlangsung. Dengan begitu, pengawasan tidak hanya bersifat responsif ketika pelanggaran telah terjadi.
“Ketika tahapan kampanye dimulai, pengawas tidak lagi bekerja dari titik awal. Mereka sudah memiliki gambaran apa yang harus diawasi, di mana potensi kerawanan muncul, serta langkah pencegahan yang perlu dilakukan,” jelasnya.
Selain pemetaan, masa non-tahapan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antarsatuan kerja dan meningkatkan kapasitas jajaran pengawas. Evaluasi, diskusi, pembaruan pengetahuan hingga penyusunan strategi pengawasan dapat dilakukan sebelum tahapan berikutnya berjalan.
Lolly berharap kesiapan tersebut membuat pengawasan pemilu di Kaltim lebih mengedepankan pencegahan.
Dengan mengenali potensi persoalan lebih awal, jajaran pengawas dapat menentukan langkah yang diperlukan sebelum kerawanan berkembang menjadi pelanggaran.
“Ketika tahapan kampanye dimulai, pengawas tidak lagi bekerja dari titik awal. Mereka sudah memiliki gambaran apa yang harus diawasi, di mana potensi kerawanan muncul, serta langkah pencegahan yang perlu dilakukan,” pungkas Lolly.
