Samarinda, Infosatu.co – Ketersediaan air menjadi persoalan utama yang mulai membayangi keberlanjutan usaha petani di Samarinda.
Meski sebagian besar lahan pertanian memasuki masa panen dan belum ditemukan kasus gagal panen, keterbatasan air berpotensi menghambat petani untuk kembali mengolah lahan pada musim tanam berikutnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtani) Samarinda Muhammad Darham mengatakan kebutuhan air akan meningkat setelah petani menyelesaikan panen. Sekitar sepekan setelah panen, lahan perlu kembali mendapat pasokan air untuk proses pengolahan sebelum memasuki tahap penanaman.
Menurutnya, proses tanam yang biasanya dilakukan sekitar setengah bulan setelah pengolahan lahan sangat bergantung pada ketersediaan air. Jika pasokan tidak mencukupi, jadwal tanam petani berpotensi bergeser.
“Kalau potensi gagal panen itu sedikit saja, karena kebetulan saat ini sedang masa panen,” kata Darham.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kemarau telah berdampak pada 654,5 hektare lahan pertanian di Samarinda.
Lahan yang terdampak meliputi tanaman padi, jagung, sayuran, hortikultura, singkong, ubi, hingga kacang.
Selain itu, persoalan air juga dirasakan pada kawasan pertanian yang mengandalkan sistem pasang surut. Di Pulau Atas, misalnya, masuknya air asin ke sungai berpotensi mengurangi produktivitas lahan yang sebelumnya dapat mencapai empat kali panen dalam setahun.
“Mudah-mudahan masih bisa mencapai target dua atau tiga kali panen,” ungkapnya.
Bagi petani, perubahan jadwal tanam tidak hanya berkaitan dengan waktu produksi, tetapi juga berpotensi memengaruhi pendapatan.
Semakin lama lahan kembali ditanami, semakin panjang pula jeda sebelum petani memperoleh hasil dari panen berikutnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Dinas Ketapangtani juga mengusulkan dukungan berupa sumur bor, selang, benih, hingga pompa berkapasitas besar yang dapat digunakan untuk mengalirkan air ke lahan di dataran tinggi.
Usulan kebutuhan anggaran untuk langkah mitigasi tersebut mencapai sekitar Rp183 juta dan masih dalam proses seleksi serta penyesuaian.
Wilayah yang dinilai rawan, seperti kawasan Serayu di Kelurahan Tanah Merah, menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian. Pasalnya, apabila lahan tidak memperoleh pasokan air selama sebulan, risiko terganggunya produksi pertanian akan semakin besar.
Pemerintah juga membuka kemungkinan mendistribusikan air menggunakan mobil tangki milik Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) apabila pompa belum mampu memenuhi kebutuhan petani.
Sementara itu, petani di Betapus, Kelurahan Lempake, Mislan (50), mengaku sempat khawatir lahan miliknya tidak dapat memperoleh air selama kemarau.
Kondisi tersebut bahkan sempat membuatnya pesimistis terhadap keberlanjutan tanaman yang dikelolanya.
“Sempat putus asa kemarin kalau tidak ada air,” ungkapnya.
Saat ini aliran air di kawasan tersebut mulai membaik setelah dilakukan pembukaan pintu air dari bagian hulu. Namun, Mislan masih mencemaskan kondisi debit sungai karena jadwal panen normal di lahannya baru diperkirakan berlangsung pada Desember.
“Kalau debit air di atas mencukupi, harapannya cukup supaya tidak gagal panen,” pungkasnya.
