Samarinda, infosatu.co – Pengembalian dana mahasiswa baru dalam program Gratispol di Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) Kalimantan Timur (Kaltim) hampir tuntas.
Namun di balik capaian 90 persen tersebut, masih tersisa persoalan. Mulai dari mahasiswa yang belum mengambil dana hingga ketidaksesuaian data yang membuat nama belum muncul dalam daftar penerima.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Gratispol Polnes, Muhammad Ramadhani, menegaskan proses pengembalian sudah berjalan sejak Maret hingga awal April 2026. Dari total penerima, sebagian besar telah menerima haknya.
“Pengembalian mahasiswa baru itu sudah kita laksanakan mulai Maret sampai awal April ini, dan kita bisa katakan 90 persen sudah menerima,” katanya.
“Sisanya belum datang ke keuangan, dan itu sudah kita data, bahkan beberapa sudah kita surati untuk segera menghadap ke kampus,” ujarnya, Selasa, 14 April 2026.
Ia menambahkan, sebagian dari mahasiswa yang belum mengambil dana ternyata sudah lebih dulu mengundurkan diri.
Untuk kasus seperti ini, pengembalian tidak lagi menjadi ranah kampus, melainkan akan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi.
Sementara itu, proses pengembalian untuk mahasiswa aktif angkatan 2022, 2023, dan 2024 juga tengah berjalan.
Saat ini, tahapan administratif masih berlangsung, mulai dari penyusunan Surat Keputusan (SK) hingga persiapan pencairan dana.
Menurut Ramadhani, besarnya nominal yang mencapai miliaran rupiah membuat proses ini tidak bisa dilakukan secara instan.
“Sudah diproses, mulai dari tahapan pembuatan SK sampai persiapan uangnya. Karena ini hitungannya miliaran, tidak segampang kita ambil di ATM, ada prosedur pengambilan yang harus dilalui,” jelasnya.
Proses tersebut mengacu pada data mahasiswa yang telah diumumkan dalam tahap satu dan tahap dua. Setelah seluruh tahapan siap, kampus akan kembali mengumumkan jadwal pengambilan dana kepada mahasiswa.
Di sisi lain, keluhan mahasiswa yang tidak masuk dalam daftar penerima masih terus bermunculan.
Menanggapi hal ini, Ramadhani memastikan bahwa pihak kampus sebenarnya telah menyerahkan data lengkap ke pemerintah provinsi melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Ia menyebut, sekitar 3.400 mahasiswa yang tidak menerima beasiswa telah diinput dan dilaporkan.
“Per Januari kemarin, Pemprov meminta data Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan itu sudah kita penuhi, kurang lebih 3.400 mahasiswa sudah kita masukkan semua,” ungkapnya.
Namun demikian, masih ada mahasiswa yang belum muncul namanya dalam sistem. Untuk itu, pihaknya bersama Tim Pengelola Pendidikan Gratispol (TP2G) Polnes akan melakukan penelusuran lebih lanjut.
“Kami akan coba komunikasikan lagi. Bisa jadi ada perbedaan huruf atau ejaan nama antara yang dilaporkan dan yang didaftarkan, atau hal lain. Kalau sudah ditemukan titik terangnya, akan langsung kita proses,” tegasnya.
Dalam hal sosialisasi, Satgas Gratispol tidak bekerja sendiri. Mereka menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Polnes melalui jaringan advokasi yang disebut “Lingkar Advo”.
Melalui skema ini, seluruh informasi dari pemerintah provinsi, baik melalui website maupun media sosial, disebarkan secara berjenjang hingga ke tingkat jurusan.
Tak hanya itu, pihak kampus juga telah melibatkan unsur manajemen jurusan, seperti ketua jurusan dan kepala program studi.
Mereka bahkan telah diundang dalam pertemuan khusus di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) sekitar satu bulan lalu untuk memahami alur program Gratispol secara menyeluruh.
Meski berbagai langkah sudah dilakukan, keluhan mahasiswa tetap didominasi oleh persoalan belum munculnya nama dalam daftar penerima, meskipun sudah mendaftar.
Ramadhani pun meminta mahasiswa untuk bersabar, mengingat proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan bisa mencapai banyak gelombang.
“Banyak yang bertanya kenapa belum muncul di tahap 1, 2, 3, 4. Saya bilang, waktu mahasiswa baru saja sampai delapan tahap. Jadi ditunggu saja, kemungkinan masih ada kendala di data seperti penulisan nama,” tutupnya.
