Samarinda, infosatu.co – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur segera menambah jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dan membangun sekolah baru tingkat SMA/SMK.
Dorongan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.
Rapat menyikapi ketimpangan antara jumlah lulusan SMP dan kapasitas sekolah negeri dalam Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.
Darlis menyoroti bahwa banyak sekolah negeri kini memiliki rombel yang melebihi kapasitas ideal maksimal 36 siswa, karena tingginya permintaan masuk.
“Banyak rombel bisa mencapai 50 siswa kalau dipaksakan masuk semua ke negeri. Ini tidak sehat untuk kualitas pendidikan,” ujarnya dalam rapat, Selasa, 10 Juni 2025.
Meski Pemprov menargetkan daya tampung 30.000 siswa tahun ini, angka itu dinilai masih belum cukup, terutama di kota-kota besar seperti Samarinda di mana kebutuhan bangku sekolah negeri selalu melebihi kapasitas.
Menurutnya, solusi tidak bisa hanya menambah rombel, tapi juga perlu pembangunan sekolah baru.
“Permintaan masyarakat untuk masuk sekolah negeri tinggi karena kualitas dan biaya yang relatif terjangkau. Tapi kalau kapasitasnya tidak ditambah, tekanan ini hanya akan terus berulang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti wilayah pedalaman yang kerap terabaikan. Di banyak desa, lulusan SMP hanya belasan orang, sehingga tak memenuhi syarat pembentukan rombel penuh.
Namun, Darlis menekankan bahwa akses pendidikan tetap harus tersedia, misalnya melalui sistem pembelajaran jarak dekat dengan sekolah induk.
“Pemerintah bisa mengambil kebijakan internal seperti pembelajaran jarak dekat tanpa harus membuka sekolah filial secara formal,” jelasnya.
Ia menambahkan, biaya transportasi ke sekolah di kota kecamatan sering kali lebih mahal daripada biaya hidup siswa sehari-hari.
Terkait sistem seleksi SPMB, Darlis menilai empat jalur seleksi (zonasi, prestasi, afirmasi, dan mutasi) lebih adil dibanding sistem zonasi murni.
Ia menekankan pentingnya pengawasan manipulasi data domisili.
“Dengan jalur afirmasi dan prestasi, tidak perlu lagi ada akal-akalan pindah KK,” katanya.
Penambahan Rombel dan pembangunan sekolah, lanjutnya, harus dibarengi peningkatan kualitas.
“Kalau kualitas sekolah negeri meningkat, otomatis output lulusannya juga akan meningkat,” pungkas Darlis.
