Samarinda, Infosatu.co – Tingginya angka penemuan kasus tuberkulosis (TBC) di Samarinda menjadi indikator positif dalam upaya pengendalian penyakit menular tersebut. Namun di sisi lain, kondisi itu juga memunculkan perhatian terhadap keberlangsungan pasokan obat yang hingga kini masih bergantung pada distribusi dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda Ismed Kusasih mengatakan keberhasilan menemukan lebih banyak kasus merupakan bagian penting dari strategi penanganan TBC.
Menurutnya, semakin cepat penderita teridentifikasi, semakin besar peluang untuk segera mendapatkan pengobatan dan mencegah penularan lebih luas.
Ia menyebut capaian penemuan kasus TBC di Samarinda telah melampaui 70 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian nasional. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pelacakan dan deteksi dini yang dilakukan pemerintah daerah berjalan cukup efektif.
“Penemuan penderita TBC di Samarinda sudah di atas 70 persen. Angka nasional masih di bawah itu. Semakin cepat kita menemukan, semakin cepat kita obati,” ungkapnya.
Meski demikian, Dinkes mulai menaruh perhatian pada aspek logistik, khususnya ketersediaan obat TBC bagi pasien. Selama ini kebutuhan obat masih dipenuhi melalui program pemerintah pusat sehingga diperlukan kepastian terkait mekanisme pembiayaan dan distribusi ke depan.
Ismed menjelaskan, pihaknya masih menunggu kejelasan apakah penyediaan obat TBC akan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau nantinya dialihkan kepada pemerintah daerah.
“Apakah nanti tetap disubsidi pusat atau menjadi tanggung jawab daerah, itu yang masih perlu dipastikan,” katanya.
Sebagai langkah penguatan sistem penanganan penyakit menular, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama DPRD juga tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang TBC dan HIV.
Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan program pencegahan, penemuan kasus, hingga pengobatan pasien.
Di sisi layanan kesehatan, peningkatan kapasitas penanganan juga dilakukan oleh RSUD Inche Abdoel Moeis. Rumah sakit milik pemerintah daerah itu telah menambah jumlah tempat tidur khusus untuk pasien TBC dan HIV guna mendukung pelayanan yang lebih optimal.
Menurut Ismed, tantangan terbesar dalam pengendalian TBC bukan terletak pada metode pengobatan, melainkan pada kemampuan menemukan kasus yang masih tersembunyi di masyarakat.
“Karena itu, strategi pelacakan aktif terus diperkuat agar lebih banyak penderita dapat teridentifikasi dan segera menjalani terapi,” jelasnya.
Hingga pertengahan 2026, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) indikator TBC di Samarinda tercatat mencapai 6.657 kasus atau sekitar 33,4 persen dari target yang ditetapkan.
Untuk meningkatkan capaian tersebut, Dinkes Samarinda terus mengintensifkan skrining terhadap kelompok yang memiliki risiko tinggi terkena TBC. Sasaran pemeriksaan meliputi orang dengan HIV (ODHIV), penderita diabetes melitus, kelompok pekerja, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, lanjut usia, hingga masyarakat umum.
Selain skrining, penjaringan kasus secara aktif juga dilakukan melalui metode Active Case Finding (ACF). Program ini melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta pengembangan Kampung TBC sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan deteksi dini di tingkat komunitas.
Seluruh kasus yang berhasil ditemukan kemudian didorong untuk tercatat dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). Pencatatan dilakukan melalui pendekatan Public Private Mix (PPM) yang melibatkan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta agar data penanganan TBC dapat terintegrasi secara menyeluruh.
