infosatu.co
DPRD KALTIM

Cegah Silpa, DPRD Kaltim Evaluasi APBD Secara Menyeluruh

Teks : Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji

Samarinda, infosatu.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2023. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan bahwa langkah ini dalam rangka memaksimalkan penggunaan anggaran.

Apalagi diketahui, nilai APBD Kaltim Tahun 2023 mencapai angka yang fantastis. Nominalnya mencapai Rp25 triliun setelah perubahan. Dengan angka tersebut diharapkan lebih memotivasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kaltim untuk menggenjot kinerja lebih maksimal lagi.

Selain itu, evaluasi yang dilakukan juga dalam rangka mencegah terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang tidak dimanfaatkan.

“Evaluasi ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan mencegah tingginya angka Silpa yang tidak dimanfaatkan. Kami akan melibatkan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Kaltim dalam evaluasi ini,” ungkap Seno Aji beberapa waktu lalu di Gedung Sekretariat DPRD Kaltim.

Politikus Gerindra itu mengatakan bahwa dalam evaluasi tersebut pihaknya akan memfokuskan pada sektor pengadaan barang dan jasa terutama untuk proyek-proyek besar.

Namun, ia mengakui bahwa kemungkinan terjadinya Silpa yang signifikan masih ada.

“Kami ingin memastikan bahwa proses lelang berjalan efektif, terutama untuk proyek-proyek berskala besar yang berpotensi menimbulkan Silpa,” tuturnya.

Tidak hanya itu, pihaknya perlu mengevaluasi kembali langkah pengadaan yang lebih awal. Tujuannya, agar perencanaan pelaksanaan APBD 2024 dapat lebih terstruktur dan tidak ada lagi Silpa.

“Kami optimis bahwa evaluasi ini akan memberikan dampak positif pada tahun 2024, Pemprov Kaltim juga telah mengalokasikan sekitar Rp 675 miliar untuk mengatasi Silpa pada tahun ini. Kami akan terus berupaya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas di Kaltim,” tandasnya.

Related posts

Fraksi PKS DPRD Kaltim: Tindak Lanjuti 63 Rekomendasi BPK ke Pemprov

Martinus

Soroti Kinerja BUMD, Fraksi PKS DPRD: Evaluasi dan Reformulasi Target

Martinus

Sengketa Lahan Keuskupan Samarinda Gagal Dimediasi, DPRD Dorong Penyelesaian Hukum

Adi Rizki Ramadhan

Leave a Comment

You cannot copy content of this page