Samarinda, Infosatu.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan pelayanan publik yang diciptakan dan reformasi birokrasi (RB) yang disusun oleh agen perubahan ditantang untuk melakukan empat hal.
Yuni, sapaan akrabnya menjelaskan, empat hal tersebut mengarah pada pengentasan kemiskinan, investasi, penggunaan barang dan jasa, serta pengendalian inflasi.
“Penyusunan RB sebagai rencana tindak agen perubahan isinya dan arahnya harus membantu proses penanggulangan dan pengentasan kemiskinan,” kata Yuni saat Asesmen dan Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Agen Perubahan Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Grand Jatra Balikpapan, beberapa hari lalu.
Ia mengaku, Kaltim termasuk salah satu daerah yang ekonominya sangat baik. Namun, di sisi lain angka kemiskinan cukup tinggi di regional Kalimantan.
“Meski angkanya di bawah rata-rata nasional,” ungkapnya.
Selain itu, Yuni menegaskan agen perubahan juga harus membuat rencana terkait kemudahan investasi.
“Artinya, ketika RB diterapkan maka memberikan dampak secara ekonomi,” jelasnya.
Lanjut Yuni, RB dimulai dari menyusun kegiatan, menyusun indikator dan muaranya kegiatan yang disusun bukan hanya memenuhi tupoksi semata, tetapi bagaimana agar bisa menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Berikutnya, RB dirancang untuk mempermudah proses pemanfaatan penggunaan barang dengan komponen dalam negeri atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
“Nah jadi e-katalog, bagaimana ini diperkuat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, termasuk TKDN,” pintanya.
Selanjutnya, bagaimana RB yang dibuat oleh agen perubahan sebagai rencana tindak dalam pengendalian inflasi.
“Apa yang kita lakukan dalam reformasi birokrasi itu harus mampu mendorong pengendalian inflasi,” tuturnya.
Ia mengakui, apabila berbicara mengenai pengendalian inflasi memang adanya di sektor ekonomi, tetapi bagaimana sektor-sektor yang lain juga bisa berkaitan dengan pengendalian inflasi.
“Ini saya sampaikan sebagai triger bahwa kita tidak bisa lagi bicara RB itu dokumen di atas kertas, bicara performa Pemprov Kaltim atau performa masing-masing perangkat daerah secara internal,” tegasnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu menambahkan, kontribusi Pemprov Kaltim dengan APBD ini terkait dengan spending belanja yang dialokasikan itu besaran kemanfaatannya.
“Keberhasilan RB itu ketika dia memang memberikan dampak yang besar bagi penerima manfaat, yakni masyarakat,” pungkasnya.
