Jakarta, infosatu.co – Sepanjang 2021, Kemenkumham melahirkan banyak inovasi baik dalam layanan publik maupun administrasi perkantoran.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja yang berujung pada pulihnya ekonomi sebagai imbas dari pandemi Covid-19.
Dikatakan Menkumham Yasonna H Laoly, transformasi digital di semua lini menjadi solusi di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan.
“Tujuan kita melakukan transformasi digital ini untuk merespon secara cepat situasi yang muncul sebagai dampak Covid-19, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat,” ucapnya dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 Kemenkumham.
Oleh sebab itu, Kemenkumham mengeluarkan berbagai inovasi guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing.
Beberapa di antaranya seperti dengan meluncurkan aplikasi perseroan perorangan dan melakukan pembaruan sistem pada pusat data nasional kekayaan intelektual komunal (PDN KIK).
Aplikasi ini kata Yasonna, bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha atau investasi serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Kita juga melakukan pembaruan sistem pada PDN KIK yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia,” jelasnya di Graha Pengayoman Kemenkumham, Rabu (29/12/2021).
Tak hanya itu, beberapa sentra layanan juga diperbanyak dan dipermudah proses pelayanannya dengan otomasi digitalisasi, sehingga meminimalisir pertemuan antar manusia yang berpotensi penularan Covid-19.
Kemenkumham juga berperan dalam hal pengendalian pandemi dengan membuat kebijakan pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia, serta kebijakan pemberian asimilasi terhadap WBP untuk mengurangi kepadatan hunian lembaga pemasyarakatan.
Beberapa dari inovasi tersebut akhirnya diganjar dengan penghargaan seperti Top Digital Awards 2021 atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Pemasyarakatan.
Kemudian, Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Elektronik (Verasi), Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari Kementerian PAN-RB, dan Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari.
Selain itu, di tahun ini Kemenkumham juga merengkuh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kali ke-10 secara berturut-turut, dan meraih predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan Oleh KemenPAN-RB.
Kemenkumham juga meraih beberapa penghargaan di level satuan kerja maupun individu, seperti predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 6 satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 49 satker oleh Kementerian PAN-RB.
Kemenkumham juga meraih Top Leader on Digital Implementation atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & Telco) Kategori Instansi Pemerintah, penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi, predikat ‘sangat baik’ pada penerapan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Peringkat I Kategori Kementerian Lembaga Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan. (editor: irfan)
