Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta mulai menyiapkan sumber pendapatan baru untuk memperkuat pembiayaan pembangunan jika bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) benar-benar dihentikan pada 2027.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menyusul beredarnya rencana penghapusan bankeu bagi kabupaten/kota dari Pemprov Kaltim.
Menurutnya, ketergantungan terhadap bantuan provinsi perlu dikurangi dengan memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Meski demikian, Deni meminta agar wacana tersebut tidak disikapi secara berlebihan. Sebab, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai penghentian bankeu untuk 2027.
“Jangan berandai-andai dulu. Saat ini pembahasan di DPRD masih dalam tahapan KUA-PPAS 2027. Setelah tahapan ini selesai, baru kita lihat bagaimana kepastian alokasi bankeu dari provinsi,” kata Deni.
Ia menjelaskan, bankeu selama ini menjadi salah satu sumber pendukung pembiayaan pembangunan, terutama untuk mempercepat pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di daerah.
Jika kebijakan penghentian bankeu benar-benar diberlakukan, menurut Deni, kondisi tersebut akan menjadi tantangan bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim, termasuk Samarinda.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Samarinda tidak menunggu keputusan tersebut keluar untuk mulai memperkuat sumber pendapatan daerah.
“Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada bantuan itu. Samarinda harus siap memaksimalkan potensi pendapatan internal yang dimiliki,” tegasnya.
Deni meminta perangkat daerah terkait lebih agresif menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor-sektor yang selama ini dinilai masih memiliki ruang untuk dioptimalkan.
Salah satu yang disorot adalah rencana penerapan parkir berlangganan. Program tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu sumber penerimaan baru apabila disiapkan dengan tata kelola yang baik.
Selain parkir, sektor pariwisata juga dinilai memiliki peluang untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. Pengembangan destinasi wisata tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kunjungan, tetapi juga harus mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang memberikan dampak terhadap penerimaan daerah.
“Potensi PAD harus terus kita gali secara maksimal sesuai aturan yang berlaku. Parkir berlangganan yang sedang digagas harus diseriusi menjadi sumber penerimaan baru, begitu juga dengan sektor pariwisata,” ujarnya.
Menurut Deni, penguatan PAD menjadi langkah penting agar Samarinda memiliki ruang fiskal yang lebih kuat dalam membiayai pembangunan, khususnya infrastruktur, apabila dukungan anggaran dari pemerintah provinsi berkurang.
“Sehingga sektor-sektor mandiri inilah yang nantinya menjadi benteng penopang pembiayaan pembangunan infrastruktur Samarinda,” pungkasnya.
