Samarinda, Infosatu.co – Ambisi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda meraih pendapatan dari sektor parkir hingga Rp200 miliar dinilai sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam program parkir berlangganan yang tengah disiapkan.
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLJ) Dinas Perhubungan Samarinda Boy Leonardo Sianipar mengakui target tersebut memang cukup besar. Namun, angka itu disusun berdasarkan potensi kendaraan yang saat ini beroperasi di Kota Samarinda serta proyeksi pengguna yang nantinya beralih ke sistem parkir berlangganan.
Menurut Boy, tantangan terbesar bukan terletak pada besarnya potensi pendapatan, melainkan bagaimana memastikan masyarakat bersedia mengikuti skema baru tersebut. Sebab, keberhasilan program sangat ditentukan oleh jumlah kendaraan yang terdaftar sebagai peserta parkir berlangganan.
“Target Rp200 miliar itu kami maknai sebagai motivasi agar arah program semakin jelas,” ungkapnya.
Ia menjelaskan Dishub Samarinda memperoleh target pendapatan sebesar Rp204 miliar pada tahun mendatang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp200 miliar diharapkan berasal dari sektor perparkiran, sementara sisanya berasal dari sumber pendapatan lain seperti layanan dermaga.
Perhitungan target tersebut mengacu pada data kendaraan terdaftar yang mencapai sekitar 750 ribu unit sepeda motor dan 105 ribu unit mobil. Dengan jumlah kendaraan yang besar tersebut, Dishub melihat peluang peningkatan pendapatan parkir masih sangat terbuka.
Namun demikian, potensi tersebut masih bersifat teoritis. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, apabila seluruh kendaraan mengikuti program parkir berlangganan dengan tarif Rp400 ribu per tahun untuk sepeda motor dan Rp1 juta per tahun untuk mobil, potensi pendapatan kotor bisa mencapai Rp405 miliar setiap tahun.
Meski demikian, kondisi tersebut dinilai sulit terwujud dalam waktu singkat. Karena itu, pemerintah hanya menargetkan sekitar separuh dari total populasi kendaraan dapat bergabung dalam program tersebut sebagai langkah awal untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.
Dengan kata lain, realisasi target Rp200 miliar akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengedukasi masyarakat sekaligus memastikan sistem parkir berlangganan berjalan efektif di lapangan.
“Target yang dipasang tidak dibuat tanpa dasar. Seluruh proyeksi telah dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang ada dan estimasi tingkat partisipasi pengguna yang dinilai realistis,” jelasnya.
Meski optimistis, Dishub Samarinda tetap membuka ruang evaluasi. Pemerintah berencana melakukan peninjauan kembali terhadap capaian program pada Oktober mendatang untuk melihat apakah target yang ditetapkan masih relevan dengan kondisi di lapangan.
Evaluasi tersebut dinilai penting mengingat program parkir berlangganan merupakan kebijakan baru yang memerlukan penyesuaian, baik dari sisi pelaksanaan maupun penerimaan masyarakat.
“Tidak masalah target dipasang tinggi. Itu bagian dari optimisme bahwa program ini akan dilaksanakan secara optimal,” tandasnya.
