Samarinda, Infosatu.co – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan di wilayah penyangga seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Syahariah Mas’ud mengatakan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan kawasan IKN jangan sampai membuat persoalan pendidikan terabaikan.
Menurutnya, kebutuhan tenaga pendidik dan peningkatan kualitas guru justru menjadi faktor penting dalam menyiapkan generasi yang akan tumbuh di kawasan IKN.
“Jangan sampai kita terlalu fokus membangun gedung, jalan, dan kawasan baru, tetapi lupa menyiapkan guru yang akan mendidik generasi yang hidup dan bekerja di dalamnya,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia menilai akan menjadi ironi apabila pusat peradaban baru Indonesia dibangun di tengah kondisi pendidikan yang belum sepenuhnya siap.
Berdasarkan data pendidikan di PPU, jumlah guru yang tergabung dalam PGRI mencapai sekitar 2.448 orang. Namun pada periode 2025-2026, daerah tersebut diperkirakan menghadapi gelombang pensiun antara 78 hingga 100 guru.
Di sisi lain, sebanyak 241 guru honorer juga disebut terdampak kebijakan efisiensi anggaran sehingga berpotensi memperbesar kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
Menurut Syahariah, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa karena berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan pemerataan pendidikan.
“Bagaimana kita ingin mencetak generasi emas IKN jika masih ada sekolah yang kekurangan guru? Bagaimana kita ingin berbicara tentang daya saing global jika kebutuhan dasar pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi?” katanya.
Selain persoalan jumlah tenaga pendidik, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi guru di tengah perkembangan teknologi pendidikan dan penerapan Kurikulum Merdeka.
Menurutnya, guru dituntut mampu beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi, termasuk penguasaan koding dan kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran.
Namun hingga saat ini, pelatihan terkait dinilai masih belum menjangkau seluruh guru di wilayah PPU.
Syahariah juga menyoroti persoalan distribusi guru yang dinilai belum merata. Kecamatan Sepaku sebagai kawasan inti IKN mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, sementara sejumlah wilayah lain masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik.
Karena itu, DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengambil langkah yang lebih terukur, mulai dari percepatan sertifikasi guru, pembukaan formasi PPPK sesuai kebutuhan, hingga pemberian insentif bagi guru di daerah terpencil.
Ia menilai perencanaan pendidikan jangka panjang yang terintegrasi dengan arah pembangunan IKN juga perlu segera disiapkan.
“Pertumbuhan kawasan IKN akan membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan. Karena itu, perencanaan guru, sekolah, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik harus dipersiapkan dari sekarang,” tegasnya.
Syahariah menambahkan, keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga dari kualitas manusia yang lahir melalui sistem pendidikan yang kuat.
“Guru adalah fondasi pembangunan daerah. Jangan bangun kota masa depan dengan pendidikan yang tertinggal,” tutupnya.
