Samarinda, Infosatu.co – Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kalimantan Timur masih menjadi perhatian serius pemerintah. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto menyebut masih banyak masyarakat yang tinggal di kawasan kurang layak, terutama di bantaran sungai.
“RTLH ini harus terus kita intervensi. Karena saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran sungai itu memang masih banyak,” ujarnya pada Senin, 8 Juni 2026 di Gedung PKK Kota Samarinda.
Menurutnya, penanganan RTLH tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan program pemerintah pusat maupun daerah. Ia menyinggung program pembangunan 3 juta rumah dari pemerintah pusat serta program bantuan 500 unit rumah dari pemerintah provinsi yang terus didampingi pelaksanaannya.
Sunarto menekankan pentingnya sinkronisasi data agar bantuan tepat sasaran. BKKBN sendiri memiliki data keluarga berisiko yang dapat menjadi indikator kondisi rumah tidak layak huni.
“Data keluarga berisiko yang kami miliki sudah kami serahkan ke Dinas PUPR Provinsi untuk divalidasi dan diverifikasi. Harapannya, sasaran program ini bisa benar-benar tepat,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan RTLH juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat dan upaya penurunan angka stunting.
“Kalau kondisi tempat tinggal tidak layak kita biarkan, maka akan sulit juga menekan angka stunting,” tegasnya.
Selain itu, Sunarto juga memberikan pesan kepada generasi muda agar lebih aktif mencari informasi terkait perencanaan kehidupan dan keluarga. Ia mendorong remaja untuk memanfaatkan teknologi, salah satunya melalui aplikasi Sakinah.
“Untuk remaja putra dan putri, saya sarankan untuk mengunduh aplikasi Sakinah. Di sana banyak informasi terkait pembangunan keluarga, kependudukan, termasuk layanan KB,” katanya.
Melalui edukasi sejak usia remaja dan perbaikan kualitas hunian masyarakat, pemerintah berharap dapat menciptakan keluarga yang lebih sehat, sejahtera, dan terencana di Kalimantan Timur.
