Pasuruan, infosatu.co – Diskusi bertajuk “Konsolidasi Demokrasi” yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), berlangsung panas dan penuh kritik.
Kegiatan ini digelar di Kantor Cabang GMNI Pasuruan, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim).
Forum ini menjadi ajang “bedah total” persoalan klasik demokrasi, mulai dari fenomena Golongan Putih (Golput), fanatisme sempit, hingga praktik politik uang yang masih mengakar di tengah masyarakat.
Anggota Bawaslu Kota Pasuruan, A. Sofyan Sauri, langsung menyoroti keras fenomena Golput yang dinilai sebagai sinyal krisis kepercayaan publik terhadap sistem politik.
“Golput itu bukan solusi. Itu alarm keras bahwa masyarakat sedang tidak percaya. Kalau ini dibiarkan, demokrasi kita bisa kehilangan arah,” tegasnya.
Ia juga mengungkap fakta di lapangan bahwa politik uang masih dianggap hal biasa, bahkan dinilai sebagai “keuntungan instan” oleh sebagian masyarakat.
Kelompok lansia dan masyarakat ekonomi lemah disebut menjadi target empuk praktik tersebut.
“Ini bukan sekadar pelanggaran, tapi racun demokrasi. Kalau terus dibiarkan, kita akan terjebak dalam lingkaran yang sama,” ujarnya.
Ketua DPC GMNI Pasuruan, Dandy, menegaskan bahwa persoalan demokrasi tidak lepas dari maraknya fanatisme yang kerap dimanfaatkan untuk propaganda berbasis identitas.
“Fanatisme itu berbahaya. Kita pernah melihat bagaimana isu ras dan agama dimainkan untuk menyerang pihak tertentu. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegas Dandy.
Ia menambahkan, GMNI terus membentuk kader yang berpikir rasional melalui mekanisme Pemira (Pemilihan Raya), agar tidak mudah terjebak dalam politik emosional.
“Memilih harus dengan akal sehat, bukan fanatisme buta,” tandasnya.
Para kader GMNI yang hadir juga sepakat bahwa menggunakan hak pilih adalah bentuk tanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Kalau kita golput, kita justru memberi ruang bagi praktik buruk itu terus hidup,” ujar tobroni anggota GMNI.
Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu, menegaskan bahwa tantangan demokrasi di Indonesia semakin kompleks karena keberagaman masyarakat yang sangat luas.
“Masyarakat kita sangat beragam, baik secara vertikal maupun horizontal. Melakukan konsolidasi demokrasi tidaklah mudah dan instan, melainkan membutuhkan proses panjang untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat sejauh mana pentingnya peran mereka dalam demokrasi yang bersih,” ungkap Vita.
Ia juga menyoroti masih sempitnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap makna demokrasi.
“Sebagian masyarakat mungkin hanya mengira demokrasi itu soal datang ke TPS dan memilih di bilik suara. Padahal belum banyak yang memahami dampak dari torehan suara itu terhadap masa depan bangsa,” tegasnya, Kamis 16 April 2026.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan dan melibatkan banyak pihak.
“Pendidikan politik sangat penting. Ini bukan hanya tugas partai politik, tetapi juga kalangan aktivis untuk menjaga dan membangun narasi demokrasi yang konstruktif dari tingkat basis sesuai jangkauannya,” tandas Vita.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Akhmad Marta Affandi turut menyoroti ancaman hoaks yang kian masif di era digital. Ia memantik diskusi soal strategi menangkalnya.
Menjawab hal tersebut, kader GMNI menegaskan pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarluaskan.
“Cek sumbernya, lihat kredibilitasnya. Jangan asal share. Itu langkah paling dasar membedakan fakta dan hoaks,” jelasnya.
Diskusi yang berlangsung dinamis ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kota Pasuruan.
Forum ini menjadi sinyal kuat bahwa kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan mahasiswa menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi yang sehat.
Bawaslu pun berharap, mahasiswa GMNI mampu menjadi garda terdepan mengawal kesadaran publik, melawan politik uang, serta membentengi masyarakat dari hoaks menjelang kontestasi politik mendatang.
