Bontang, Infosatu.co – Upaya modernisasi pengelolaan pasar di Kota Bontang dinilai perlu dilakukan melalui penerapan sistem digital dalam penarikan retribusi.
Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah sekaligus mempermudah proses pengawasan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam mengatakan sistem penarikan retribusi secara manual sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini.
Menurutnya, digitalisasi dapat membuat seluruh transaksi tercatat lebih jelas dan mudah dipantau.
“Sistem digital mampu membuat penarikan retribusi lebih efisien dan transparan,” ujarnya, Jumat, 29 Mei 2026.
Ia menjelaskan, penggunaan sistem digital akan membantu pengelola pasar dalam mencatat setiap transaksi secara lebih akurat. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memantau arus pemasukan secara real time.
Menurut Rustam, digitalisasi tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pedagang dan masyarakat saat melakukan pembayaran retribusi.
“Dengan sistem digital, semuanya lebih mudah diawasi, tercatat jelas, dan menyesuaikan perkembangan zaman yang semakin maju,” katanya.
Politisi Golkar itu menilai penerapan sistem pembayaran elektronik atau barcode dapat menjadi salah satu opsi yang diterapkan di pasar-pasar tradisional di Bontang.
Selain mempermudah transaksi, sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi dan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Digitalisasi menjadi salah satu langkah konkret untuk menekan kebocoran pendapatan sekaligus,” ujarnya.
Rustam juga mendorong agar sistem pembayaran yang diterapkan nantinya terintegrasi langsung dengan data pengelola pasar sehingga seluruh transaksi dapat tercatat secara otomatis.
“Skema ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan memangkas potensi pungutan liar,” tuturnya.
Ia berharap transformasi digital dalam pengelolaan retribusi pasar dapat segera diwujudkan sehingga pelayanan kepada pedagang dan pengunjung pasar menjadi lebih baik, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
“Yang terpenting, masyarakat semakin nyaman bertransaksi dan pengelolaan retribusi menjadi lebih transparan,” pungkasnya. (Adv)
