Samarinda, infosatu.co – Pendangkalan Sungai Mahakam saat ini menjadi salah satu penyebab utama banjir yang terus terjadi di Samarinda dan wilayah sekitarnya.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud.
Kondisi dasar sungai yang semakin dangkal membuat aliran air tidak berjalan optimal terutama ketika curah hujan tinggi bersamaan dengan naiknya permukaan air laut.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan dan perbaikan sistem drainase yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebenarnya sudah cukup berjalan dengan baik.
Namun, upaya tersebut tetap tidak dapat menahan banjir ketika ketinggian air Sungai Mahakam dalam kondisi pasang.
“Sekali lagi kalau air pasang, air juga ikut tinggi. Puncaknya nanti saat air pasang penuh, airnya stuck tidak naik dan tidak turun. Baru setelah dua jam akan surut kembali,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Sementara itu, kedalaman Shallow Water Level (SWL) di muara Sungai Mahakam saat ini hanya sekitar 3,8 meter.
Kondisi tersebut jauh dari ideal sehingga memperlambat aliran air keluar menuju laut pada saat pasang air.
“Walaupun tidak hujan pada saat air tinggi dan pasang, tetap banjir juga,” kata Rudy.
Situasi ini semakin diperparah ketika musim hujan datang bersamaan dengan periode pasang.
Air hujan yang seharusnya mengalir ke sungai tertahan karena permukaan air di muara tidak dapat turun dengan cepat.
“Pendangkalan ini yang menjadi masalah. Sedimentasi terjadi mulai dari hulu sampai ke muara, dan menumpuk di sana,” jelasnya.
Selain memicu banjir, pendangkalan Sungai Mahakam juga berdampak pada aktivitas transportasi air.
Rudy mencontohkan kapal tongkang berukuran 300 feet dengan draft sekitar 4,8 meter tidak dapat membawa muatan penuh akibat kedalaman sungai yang tidak mencukupi.
“Kapal hanya bisa masuk dengan kapasitas maksimal 33 feet atau sekitar 10 ribu ton. Padahal di tempat lain seperti di Kalimantan Selatan, tongkang 400 feet dengan kapasitas 16 ribu ton sudah bisa lewat,” ungkapnya.
Kata dia, Sungai Mahakam sudah hampir 20 tahun tidak mengalami pengerukan besar.
Padahal, langkah tersebut terbukti efektif di daerah lain seperti Sungai Kapuas di Kalimantan Selatan, yang kini bisa dilalui tongkang berukuran besar setelah dilakukan pengerukan.
“Inilah kenapa perlu ada pengerukan. Di Kalsel sudah terbukti, dulu kondisinya sama seperti kita. Sekarang Sungai Kapuas bisa dilalui tongkang 400 feet,” terangnya.
Untuk itu, ia menilai perlu adanya koordinasi lanjutan antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan Kementerian Perhubungan guna menyusun kebijakan teknis dan skema pembiayaan pengerukan.
“Kita harus berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan agar ada langkah konkret,” katanya.
Namun, Rudy juga menyoroti minimnya anggaran kementerian yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengerukan.
Ia membuka opsi kerja sama dengan pihak ketiga atau memberikan kewenangan langsung kepada Pemprov Kaltim untuk mengeksekusi pengerukan.
“Masalahnya, hampir di seluruh kementerian tidak ada dananya. Maka kita perlu mencari solusi, apakah melalui kerja sama antara pemerintah pusat dengan pihak ketiga,” katanya.
“Atau diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi untuk melaksanakannya,” pungkasnya.
